Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 masih akan dilangsungkan empat bulan lagi, pada 9 Desember 2020. Namun, hiruk pikuk partai politik untuk mengusung bakal calon kepala daerah sudah digaungkan sejak jauh-jauh hari.
Di Provinsi Jawa Timur, pada 2020, ada sebanyak 19 kabupaten kota yang akan menggelar Pilkada Serentak. Sebanyak 19 kabupaten kota tersebut di antaranya adalah Surabaya, Banyuwangi, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, termasuk di Kabupaten Malang.
Ajang Pemilihan Kepala Daerah 2020, khususnya di Kabupaten Malang layaknya pertandingan tinju. Hanya ada dua bakal pasangan calon yang akan saling berhadapan head to head untuk menentukan siapa yang akan memenangi pertarungan, dan menduduki kursi Bupati Malang.
Dua partai yang memiliki basis massa besar di wilayah Kabupaten Malang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengusung pasangan calon untuk beradu gagasan di tengah ring kontestasi Pilkada 2020.
Jauh-jauh hari, sekitar pada Februari 2020, partai berlambang banteng moncong putih, PDIP menjatuhkan pilihan kepada M Sanusi dan Didik Gatot Subroto. Sanusi merupakan petahana yang saat ini tengah memimpin Kabupaten Malang.
Sanusi menjabat sebagai Bupati Malang setelah Rendra Kresna yang merupakan Bupati Malang terpilih untuk periode 2016-2021, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus suap. Saat itu, Sanusi merupakan wakil dari Rendra Kresna.
Sebagai catatan, Sanusi merupakan kader dari PKB, yang memenangkan pertarungan Pilkada 2015 bersama Rendra Kresna. Sanusi mengalahkan pasangan yang diusung PDIP yakni Dewanti Rumpoko yang kini menjabat sebagai Wali Kota Batu bersama Masrifah Hadi.
Cerita berbalik, saat ini PDIP menggandeng Sanusi dengan Didik Gatot untuk maju pada Pilkada 2020 Kabupaten Malang. Dipasangkan dengan Didik Gatot yang merupakan merupakan kader PDIP, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP, sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Malang.
Sementara PKB, partai yang memiliki popularitas cukup tinggi di Kabupaten Malang, baru sekitar dua pekan lalu menyatakan sepakat untuk mengusung pasangan Lathifah Shohib dan Didik Budi Muljono untuk berhadapan dengan pasangan Sanusi-Didik Gatot.
Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Malang Ali Ahmad mengatakan bahwa keputusan untuk mengusung bakal pasangan calon Lathifah dan Didik Budi tersebut sesuai dengan surat rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB.
"Pada pemilihan legislatif lalu, suara (Lathifah) sudah cukup merata," ucap Ali.
Lathifah merupakan anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Timur V yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Lathifah memperoleh sebanyak 109.992 suara.
Sementara Didik Budi, memiliki pengalaman cukup panjang di dunia pemerintahan, khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Didik Budi pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, dan dinilai memiliki bekal penting untuk pemerintahan daerah ke depannya.
Sanusi vs Lathifah
Pengamat Politik Universitas Brawijaya Malang Wawan Sobari mengatakan bahwa, pada Pemilihan Kepala Daerah khususnya di Kabupaten Malang, figur atau sosok pemimpin menjadi sangat penting untuk mendapatkan dukungan masyarakat.
Menurut Wawan, berdasarkan pengamatannya pada dua Pilkada terakhir yakni pada 2010, dan 2015, keberadaan figur atau sosok yang dimunculkan partai politik, menentukan pemenang ajang pemilihan kepala daerah.
"Orientasi pemilih figur, karena itu mudah bagi pemilih. Peluang petahana cukup bagus, sementara bagi PKB, pemilihan Lathifah merupakan jalan tengah yang realistis," ujar Wawan.
Menghadapi petahana, memang bukan merupakan hal yang mudah bagi PKB. Namun, PKB juga bukan merupakan partai dengan jaringan massa yang bisa dianggap enteng oleh pasangan Sanusi dan Didik Gatot.
Figur yang diusung oleh PKB, dinilai merupakan sosok yang mampu bersaing dengan petahana. Menurut Wawan, meskipun popularitas petahana cukup baik di mata publik, namun belum tentu sebanding dengan elektabilitas-nya.
Basis massa yang dibawa oleh Lathifah, adalah basis massa Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Kebangkitan Bangsa. Lathifah juga memiliki mesin politik yang mampu membawanya menang pada pemilihan legislatif 2019.
"Figur Lathifah dianggap figur yang tepat, karena pertimbangannya Lathifah memiliki simpul massa pada pemilu legislatif kemarin. Lathifah dan timnya terlihat bekerja sangat keras, karena yang dihadapi petahana," kata Wawan.
Sementara untuk pasangan Sanusi dan Didik Gatot, lanjut Wawan, peluang pasangan tersebut untuk menduduki kursi Bupati dan Wakil Bupati Malang, sangat terbuka, karena memiiki popularitas yang cukup tinggi.
Meskipun Sanusi sebelumnya merupakan wakil dari Rendra Kresna yang saat ini ditahan karena kasus korupsi, publik masih menilai Bupati Malang tersebut memiliki tingkat popularitas cukup tinggi.
Sebagai seorang pemimpin yang saat ini menduduki kursi Bupati Malang, Sanusi dinilai mampu lepas dari bayang-bayang rezim yang terjerat dengan kasus korupsi. Wawan menilai, publik melihat Sanusi sebagai sosok baru yang membawa kepemimpinan baru.
"Saya pikir, bayang-bayang itu tidak nampak, artinya, Sanusi tidak ada sangkut paut-nya dengan Rendra. Tidak ada citra negatif karena bagian dari rezim yang korup itu," ujar Wawan.
Namun, menurut Wawan, tantangan bagi Sanusi yang sebenarnya adalah bagaimana melanjutkan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Sanusi dinilai tidak bisa hanya sekadar meneruskan apa yang telah ada, namun perlu terobosan baru.
"Petahana ini jelas didukung partai besar. Sanusi tidak bisa hanya meneruskan saja. Itu yang kemudian akan dinilai masyarakat ketika tidak ada perubahan, itu tantangan," tutur Wawan.
Ketergantungan warga Kabupaten Malang akan sosok atau figur pemimpin, memang tidak bisa dihilangkan. Kebutuhan akan figur pemimpin baru sesungguhnya juga mulai muncul dari calon independen yang akan maju pada kontestasi Pilkada Malang 2020.
Pada akhir Februari 2020, Pasangan Bakal Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan Heri Cahyono, dan Gunadi Handoko menyerahkan syarat dukungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang.
"Hasil dari verifikasi faktual awal dan perbaikan, pasangan Heri Cahyono, dan Gunadi Handoko mengumpulkan 115.228 dukungan, sementara syarat minimal dukungan sebanyak 129.796," kata Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini.
Wawan sesungguhnya menyayangkan pasangan Heri Cahyono dan Gunadi Handoko tidak lolos verifikasi faktual tersebut. Menurutnya, pasangan tersebut dinilai bisa memecah, dan menjadi alternatif bagi warga Kabupaten Malang.
"Pasangan itu sesungguhnya yang akan memecah, dan menjadi alternatif saat kedua kutub besar itu tidak memberikan harapan baik untuk Kabupaten Malang ke depan," imbuh Wawan.
Butuh pemimpin kreatif
Wilayah Kabupaten Malang memiliki luas mencapai 3.535 kilometer persegi, dan merupakan wilayah kabupaten terluas kedua setelah Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 kecamatan, dengan jumlah desa sebanyak 378 desa.
Pada tiap-tiap desa, memiliki berbagai potensi yang harus bisa dilihat sebagai kesempatan dan peluang untuk memajukan warga oleh bupati terpilih. Hal tersebut dikarenakan, hampir seluruh desa yang ada di Kabupaten Malang, memiliki sarana penunjang ekonomi.
Dari total 378 desa tersebut, sebanyak 322 desa masih bergantung pada sektor pertanian. Ketergantungan terhadap sektor pertanian, seharusnya bisa dilihat sebagai peluang besar untuk dikembangkan, dan diperkenalkan untuk masuk ke sektor digital.
Wawan menjelaskan, sosok pemimpin yang kreatif, tidak hanya akan melihat suatu permasalahan di lapangan sebagai hal yang perlu diatasi, akan tetapi, juga harus mampu melihat tantangan tersebut sebagai peluang yang bisa mendorong pembangunan daerah.
"Menjalankan kepemimpinan politik itu tidak hanya dalam konteks melihat sesuatu itu sebagai masalah, tapi mengambil kesempatan. Perlu kepemimpinan yang kreatif, dan mengakselerasi," tutur Wawan.
Wilayah Kabupaten Malang, jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyuwangi, sama-sama memiliki potensi yang cukup besar. Sehingga perlu adanya percepatan pembangunan.
Siapa pun pasangan yang nantinya terpilih untuk menduduki kursi kepemimpinan Kabupaten Malang, harus perlu mengutamakan kepentingan warga, dan mendorong pembangunan wilayah tersebut.
Selain itu, juga perlu belajar dari rezim pemerintahan sebelumnya, yang tersandung kasus korupsi dan mengecewakan publik, agar tidak ada kasus-kasus serupa di kemudian hari, yang berdampak pada terhambat-nya pembangunan Kabupaten Malang.
"Bagi saya, Pilkada ini menarik. Dua partai besar beradu gagasan, ini kompetisi seimbang," ujar dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya tersebut.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020