Kejaksaan Negeri Surabaya menahan bendahara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur berinisial AHS, setelah menerima pelimpahan berkas tahap II perkara dugaan pungutan liar dari penyidik Kepolisian Daerah Jatim.
Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya Fathur menjelaskan AHS ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) terkait pengurusan izin galian C.
"Tersangka adalah seorang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang menjabat bendahara pengeluaran yang membidangi Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan di Dinas ESDM Provinsi Jatim," katanya kepada wartawan usai menerima pelimpahan berkas perkara tahap II dari penyidik Polda Jatim di Surabaya, Kamis.
Tersangka terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli Polda Jatim pada 1 Oktober 2018 lalu di Aula Dinas ESDM Provinsi Jatim, Surabaya, dengan barang bukti uang yang diduga pungli senilai Rp30 juta.
Saat itu, dia ditangkap bersama Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jatim Cholik Wicaksono, yang berkasnya telah diproses hukum terlebih dahulu dan pada 24 April lalu dijatuhi vonis 1 tahun pidana penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.
Kasi Intelijen Fathur mengungkapkan tersangka AHS sejatinya tidak mempunyai wewenang untuk menerbitkan dokumen teknis izin pertambangan.
Tersangka AHS didakwa dengan Pasal 12 huruf e atau pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Noomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Menurut Fathur, tersangka terancam hukuman lebih dari lima tahun penjara.
Usai menjalani proses pelimpahan berkas tahap II di Kejaksaan Negeri Surabaya, tersangka AHS langsung ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani Surabaya.
"Kami tahan selama dua puluh hari ke depan guna memudahkan jalannya proses persidangan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya Fathur menjelaskan AHS ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) terkait pengurusan izin galian C.
"Tersangka adalah seorang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang menjabat bendahara pengeluaran yang membidangi Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan di Dinas ESDM Provinsi Jatim," katanya kepada wartawan usai menerima pelimpahan berkas perkara tahap II dari penyidik Polda Jatim di Surabaya, Kamis.
Tersangka terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli Polda Jatim pada 1 Oktober 2018 lalu di Aula Dinas ESDM Provinsi Jatim, Surabaya, dengan barang bukti uang yang diduga pungli senilai Rp30 juta.
Saat itu, dia ditangkap bersama Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jatim Cholik Wicaksono, yang berkasnya telah diproses hukum terlebih dahulu dan pada 24 April lalu dijatuhi vonis 1 tahun pidana penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.
Kasi Intelijen Fathur mengungkapkan tersangka AHS sejatinya tidak mempunyai wewenang untuk menerbitkan dokumen teknis izin pertambangan.
Tersangka AHS didakwa dengan Pasal 12 huruf e atau pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Noomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Menurut Fathur, tersangka terancam hukuman lebih dari lima tahun penjara.
Usai menjalani proses pelimpahan berkas tahap II di Kejaksaan Negeri Surabaya, tersangka AHS langsung ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani Surabaya.
"Kami tahan selama dua puluh hari ke depan guna memudahkan jalannya proses persidangan," ujarnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019