Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mendukung pelaksanaan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur guna menekan angka tenaga kerja ilegal.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Dodo Suharto, Kamis mengatakan peran BPJS Ketenagakerjaan di LTSA Ponorogo menerima pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indoesia (PMI) maupun calon PMI.
"Sehingga harapannya para PMI ini akan terlindungi pada saat `training` di Indonesia, pada saat melaksanakan tugasnya di negara tujuan, dan kembali juga tetap terlindungi," ujarnya.
Pihaknya menjamin proses pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi calon PMI maupun PMI dapat selesai dalam waktu beberapa jam, selama segala pesyaratan lengkap dan dipenuhi calon peserta.
"Dipastikan sehari jadi. Malah target kami selesai dalam satu jam, selama persyaratan yang diperlukan lengkap. Jadi, selesai bayar, cetak kartu peserta, langsung aktif," katanya.
Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diluncurkan Bupati Ponorogo Ipong pada Rabu (27/2) itu, untuk memudahkan warga di Ponorogo yang akan bekerja ke luar negeri.
LTSA Ponorogo melayani urusan calon PMI/PMI secara terpadu, terkait dengan dokumen keberangkatan dari urusan ketenagakerjaan, kependudukan, kesehatan, keimigrasian, jaminan sosial, dan pelayanan penanganan permasalahan PMI melalui mediasi, serta dipastikan bebas calo.
Bupati Ponorogo Ipong mengharapkan operasional LTSA PPPMI Ponorogo bisa menekan para pekerja migran ilegal.
"Dengan layanan satu atap ini, keberangkatan ke luar negeri untuk calon PMI lebih mudah," katanya.
Data Dinas Tenaga Kerja Ponorogo, pada 2018 tercatat 6.000 pekerja migran asal Kabupaten Ponorogo berangkat keluar negeri, sedangkan total jumlah pekerja migran dari daerah itu yang ke luar negeri hingga saat ini 35.000 orang. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Dodo Suharto, Kamis mengatakan peran BPJS Ketenagakerjaan di LTSA Ponorogo menerima pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indoesia (PMI) maupun calon PMI.
"Sehingga harapannya para PMI ini akan terlindungi pada saat `training` di Indonesia, pada saat melaksanakan tugasnya di negara tujuan, dan kembali juga tetap terlindungi," ujarnya.
Pihaknya menjamin proses pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi calon PMI maupun PMI dapat selesai dalam waktu beberapa jam, selama segala pesyaratan lengkap dan dipenuhi calon peserta.
"Dipastikan sehari jadi. Malah target kami selesai dalam satu jam, selama persyaratan yang diperlukan lengkap. Jadi, selesai bayar, cetak kartu peserta, langsung aktif," katanya.
Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diluncurkan Bupati Ponorogo Ipong pada Rabu (27/2) itu, untuk memudahkan warga di Ponorogo yang akan bekerja ke luar negeri.
LTSA Ponorogo melayani urusan calon PMI/PMI secara terpadu, terkait dengan dokumen keberangkatan dari urusan ketenagakerjaan, kependudukan, kesehatan, keimigrasian, jaminan sosial, dan pelayanan penanganan permasalahan PMI melalui mediasi, serta dipastikan bebas calo.
Bupati Ponorogo Ipong mengharapkan operasional LTSA PPPMI Ponorogo bisa menekan para pekerja migran ilegal.
"Dengan layanan satu atap ini, keberangkatan ke luar negeri untuk calon PMI lebih mudah," katanya.
Data Dinas Tenaga Kerja Ponorogo, pada 2018 tercatat 6.000 pekerja migran asal Kabupaten Ponorogo berangkat keluar negeri, sedangkan total jumlah pekerja migran dari daerah itu yang ke luar negeri hingga saat ini 35.000 orang. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019