Surabaya (ANTARA) -
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mendorong seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah dan swasta terus memaksimalkan program jaminan sosial hingga terwujud universal coverage terutama untuk para pekerja di provinsi tersebut.
Menurutnya, hal itu sangat penting untuk segera dilaksanakan sebagai perwujudan dari Instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2021 serta peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 36 tahun 2021.
"Kalau di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap per tahap sampai kepada 100 persen Universal Coverage, maka ini seiring dengan kebijakan kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin tinggi dan kemiskinan semakin turun,” kata Adhy dalam sambutannya saat menghadiri acara Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award Tahun 2023 Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Rabu.
Adhy mengatakan dengan terciptanya Universal Coverage diharapkan berseiring juga dengan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Jawa Timur, yang dalam proses pelaksanaannya harus dilakukan melalui sinergi, kolaborasi dan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat.
"Sinergitas dan kolaborasi dari seluruh pihak harus terus ditingkatkan, baik itu BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya. Sehingga tujuan mewujudkan Universal Coverage bisa tercapai menuju keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat Jawa Timur," ujarnya.
Berdasarkan data BPS yang diolah Bappenas pada bulan Desember tahun 2023, jumlah penduduk potensi peserta di Jawa Timur sebesar 14,8 juta orang, dan yang sudah terlindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan per Desember 2023 sebanyak 5,07 juta orang atau 31,7 persen.
Dari 31,7 persen tersebut telah mendapatkan perlindungan dasar dengan rincian, 3,3 juta orang tenaga kerja penerima upah, 1,03 juta orang tenaga kerja bukan penerima upah, sedangkan untuk tenaga kerja konstruksi terdapat 737,8 ribu orang.
Dari data tersebut, Adhy menyampaikan bahwa Coverage perlindungan jaminan sosial di Jawa Timur masih tergolong rendah. Oleh karenanya berbagai upaya program pemerintah dalam mendukung meningkatkan Universal Coverage salah satunya dengan program penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau Paritrana Award.
"Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama BPJS Ketenagakerjaan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan pelaku usaha yang memiliki komitmen terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Timur," ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jatim Hadi Purnomo mengungkapkan, bahwa Paritrana Award dilaksanakan setiap tahun dengan berbagi kategori khususnya kabupaten kota untuk meningkatkan kapasitas coverage perlindungan kepada pekerja di wilayah kabupaten/kotanya.
Pihaknya mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong kabupaten kota untuk melakukan peningkatan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui upaya di masing masing ekosistem di daerah.
"Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Pj. Gubernur atas upaya kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemprov Jatim yang terus peduli memberi perlindungan terhadap para tenaga kerja. Dan terbukti dampaknya telah dirasakan oleh 500 ribu pekerja di Jatim tahun 2023 yang muaranya dapat mengurangi kemiskinan ekstrem di Jatim," katanya.
Dalam kesempatan itu, Pj. Gubernur Adhy didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPJS Ketenagakerjaan Jatim menyerahkan santunan kematian kepada tiga ahli waris pekerja rentan buruh tani yang masing-masing mendapatkan santunan sebesar Rp42.000.000,-.
Selanjutnya Pj. Gubernur Adhy menyerahkan penghargaan Paritrana Award kepada 27 penerima dari sembilan kategori.
Sebagai informasi, pelaksanaan Penganugerahan Paritrana Award Provinsi Jawa Timur tahun 2023 ini merupakan gelaran yang ke-7 kalinya, dengan sembilan kategori yang dianugerahkan.
- Kategori skala usaha kecil mikro diraih CV Bumi Lautan Kopi, PT Bipang Jangkar Abadi, Sarilezat Indoraya.
- Kategori perusahaan besar sektor keuangan diraih PT BPR Artha Pamenang, PT Bank Maspion Indonesia, Perumda BPR Bank Daerah Lamongan
- Kategori perusahaan besar sektor perdagangan dan jasa diraih PDAM Tirta Tamansari Kota Madiun, PT Abna Samanhudi Santika Husada RS Wava Husada, PT PLN Nusantara Power Service
- Kategori perusahaan besar manufaktur dan kontruksi diraih PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, PT Barokah Karya Unggul, PT Bhirawa Steel
- Kategori perusahaan besar sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan diraih SGN Prad Jekan, PT Wonokoyo Jaya Corporindo, KPSP Setia Kawan
- Kategori sektor pendidikan diraih Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Surabaya
- Kategori pemerintahan desa atau kelurahan diraih oleh Desa Tamansari, Wuluhan, Jember; Desa Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu; Desa Banjaran Driyorejo, Gresik
- Kategori kabupaten atau kota diraih Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kabupaten Gresik
- Kategori perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani tembakau dan pekerja rentan lainnya melalui DBHCT tahun 2023 diraih Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Pemerintah Kabupaten Lamongan.
