Bojonegoro (Antaranews Jatim) - Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensinas) Jawa Timur, Ali Huda menyatakan akan datang lagi menemui pemerintah kabupaten (pemkab) untuk menagih pembayaran proyek kalau pada Januari ini masih belum ada kejelasan.
"Kami akan datang lagi kalau pada Januari ini masih saja tidak ada kejelasan terkait pembayaran pekerjaan proyek pada 2018," kata dia di Bojonegoro, Selasa.
Ia menyatakan hal itu usai dialog dengan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah dengan jajarannya dalam demo yang diikuti ratusan kontraktor dengan tuntutan pembayaran pekerjaan proyek pada 2018.
Menanggapi hasil dialog yang diikuti ratusan kontraktor itu, ia mengaku kecewa dengan jawaban Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, karena hanya sebatas menampung aspirasi kontraktor.
"Tadi saya sampaikan ada kontraktor yang pekerjaannya belum selesai sudah dibayar 100 persen. Tapi tadi ketika saya sampaikan tidak ada tanggapan," ujarnya.
Sesuai data dari Pejabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang Pemkab Nur Sujito, bahwa jumlah proyek fisik dan "non fisik" yang belum terbayar sebanyak 182 paket senilai Rp36 miliar.
Data dari Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Pemkab Welly Fitrama menyebutkan bahwa jumlah proyek fisik dan "non" fisik yang belum terbayar sebanyak 196 paket senilai Rp38,494 miliar.
"Akan kami data dulu proyek yang bisa segera dibayar atau pembayarannya digeser di dalam APBD Perubahan 2019. Tapi sebelumnya kami laporkan dulu hasil pendataan kepada Bupati Bojonegoro," kata Nur Sujito menambahkan.
Ia menambahkan proses pembayaran proyek, diatur di dalam Permendagri Nomor. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam dialog Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah juga menjanjikan akan segera menyelesaikan pembayaran proyek tanpa harus melanggar ketentuan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ibnoe Soeyothi yang dimintai konfirmasi mengaku juga belum memperoleh data kontraktor yang bisa segera memperoleh pembayaran atau pembayarannya digeser masuk APBD Perubahan 2019.
"Saya belum memperoleh data karena proyek yang belum terbayar masih dalam proses pendataan," ucapnya.
Dalam demo kontraktor yang tergabung dalam Gapensinas datang ke pemkab dengan membawa kendaraan roda empat termasuk truk dalam pengawalan jajaran kepolisian resor (polres). (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Kami akan datang lagi kalau pada Januari ini masih saja tidak ada kejelasan terkait pembayaran pekerjaan proyek pada 2018," kata dia di Bojonegoro, Selasa.
Ia menyatakan hal itu usai dialog dengan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah dengan jajarannya dalam demo yang diikuti ratusan kontraktor dengan tuntutan pembayaran pekerjaan proyek pada 2018.
Menanggapi hasil dialog yang diikuti ratusan kontraktor itu, ia mengaku kecewa dengan jawaban Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, karena hanya sebatas menampung aspirasi kontraktor.
"Tadi saya sampaikan ada kontraktor yang pekerjaannya belum selesai sudah dibayar 100 persen. Tapi tadi ketika saya sampaikan tidak ada tanggapan," ujarnya.
Sesuai data dari Pejabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang Pemkab Nur Sujito, bahwa jumlah proyek fisik dan "non fisik" yang belum terbayar sebanyak 182 paket senilai Rp36 miliar.
Data dari Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Pemkab Welly Fitrama menyebutkan bahwa jumlah proyek fisik dan "non" fisik yang belum terbayar sebanyak 196 paket senilai Rp38,494 miliar.
"Akan kami data dulu proyek yang bisa segera dibayar atau pembayarannya digeser di dalam APBD Perubahan 2019. Tapi sebelumnya kami laporkan dulu hasil pendataan kepada Bupati Bojonegoro," kata Nur Sujito menambahkan.
Ia menambahkan proses pembayaran proyek, diatur di dalam Permendagri Nomor. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam dialog Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah juga menjanjikan akan segera menyelesaikan pembayaran proyek tanpa harus melanggar ketentuan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ibnoe Soeyothi yang dimintai konfirmasi mengaku juga belum memperoleh data kontraktor yang bisa segera memperoleh pembayaran atau pembayarannya digeser masuk APBD Perubahan 2019.
"Saya belum memperoleh data karena proyek yang belum terbayar masih dalam proses pendataan," ucapnya.
Dalam demo kontraktor yang tergabung dalam Gapensinas datang ke pemkab dengan membawa kendaraan roda empat termasuk truk dalam pengawalan jajaran kepolisian resor (polres). (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019