Jember (Antaranews Jatim) - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun anggaran 2019 disahkan DPRD setempat dengan anggaran defisit mencapai sekitar Rp351 miliar.
Pengesahan Raperda ABPD 2019 menjadi perda digelar dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Jember, Senin.
"Defisit itu diperkenankan dengan pengaturan yang ada dan tidak melampaui batas yang diizinkan," kata Bupati Jember Faida ditemui usai sidang paripurna.
Dalam APBD 2019, pendapatan yang disahkan tercatat sebesar Rp3,622 triliun, sedangkan total belanja mencapai Rp3,973 triliun, sehingga ada defisit sebesar Rp351 miliar.
Menurut Faida, defisit itu hal yang sah-sah saja dalam dinamika penganggaran, karena nanti pada Perubahan APBD 2019 masih ada anggaran-anggaran tambahan yang didapatkan Pemkab Jember.
"APBD 2019 merupakan anggaran yang optimistis untuk pembangunan dan defisit itu anggaran optimistis Pemkab Jember," ucap bupati perempuan pertama di Jember itu.
Faida mengatakan, pengesahan APBD Jember tahun anggaran 2019 mungkin tercepat di Jawa Timur atau bahkan mungkin di Indonesia, karena biasanya pengesahan APBD terlambat.
Keterlambatan pengesahan itu sangat merugikan masyarakat karena yang harus diprioritaskan adalah rakyat, bukan bupati, sehingga APBD yang terlambat akan merugikan rakyat dan bukan kepala daerah.
"Saya berharap organisasi perangkat daerah (OPD) bisa mengimbangi percepatan pengesahan APBD itu, karena Tim Anggaran Pemkab dan Badan Anggaran DPRD telah bekerja lebih cepat, lebih awal, dan keputusannya lebih awal," tuturnya.
Ia mengatakan, OPD harus sudah siap dan realisasi program kerja di awal bulan juga harus sudah siap, karena pengesahan APBD tersebut dilaksanakan pada Oktober 2018, sehingga penyerapan anggaran juga harus mnaksimal.
"Arah pembangunan tahun 2019 tertuju pada 22 janji kerja Faida-Muqit, yakni Jember Mandiri dan Jember Kota Wisata Berbudaya. Dua hal tersebut mendapat proporsi utama, meski tidak meninggalkan tiga kelompok dalam 22 janji kerja, yakni Jember Sehat, Jember Maju Iptek dan Imtak, serta Jember Bersih," katanya.
Jember Mandiri, lanjut bupati, memberikan fokus pada ekonomi dan salah satu yang menjadi perhatian adalah penataan pedagang kaki lima di kawasan Kampus Universitas Jember, terutama di Jalan Jawa.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Pengesahan Raperda ABPD 2019 menjadi perda digelar dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Jember, Senin.
"Defisit itu diperkenankan dengan pengaturan yang ada dan tidak melampaui batas yang diizinkan," kata Bupati Jember Faida ditemui usai sidang paripurna.
Dalam APBD 2019, pendapatan yang disahkan tercatat sebesar Rp3,622 triliun, sedangkan total belanja mencapai Rp3,973 triliun, sehingga ada defisit sebesar Rp351 miliar.
Menurut Faida, defisit itu hal yang sah-sah saja dalam dinamika penganggaran, karena nanti pada Perubahan APBD 2019 masih ada anggaran-anggaran tambahan yang didapatkan Pemkab Jember.
"APBD 2019 merupakan anggaran yang optimistis untuk pembangunan dan defisit itu anggaran optimistis Pemkab Jember," ucap bupati perempuan pertama di Jember itu.
Faida mengatakan, pengesahan APBD Jember tahun anggaran 2019 mungkin tercepat di Jawa Timur atau bahkan mungkin di Indonesia, karena biasanya pengesahan APBD terlambat.
Keterlambatan pengesahan itu sangat merugikan masyarakat karena yang harus diprioritaskan adalah rakyat, bukan bupati, sehingga APBD yang terlambat akan merugikan rakyat dan bukan kepala daerah.
"Saya berharap organisasi perangkat daerah (OPD) bisa mengimbangi percepatan pengesahan APBD itu, karena Tim Anggaran Pemkab dan Badan Anggaran DPRD telah bekerja lebih cepat, lebih awal, dan keputusannya lebih awal," tuturnya.
Ia mengatakan, OPD harus sudah siap dan realisasi program kerja di awal bulan juga harus sudah siap, karena pengesahan APBD tersebut dilaksanakan pada Oktober 2018, sehingga penyerapan anggaran juga harus mnaksimal.
"Arah pembangunan tahun 2019 tertuju pada 22 janji kerja Faida-Muqit, yakni Jember Mandiri dan Jember Kota Wisata Berbudaya. Dua hal tersebut mendapat proporsi utama, meski tidak meninggalkan tiga kelompok dalam 22 janji kerja, yakni Jember Sehat, Jember Maju Iptek dan Imtak, serta Jember Bersih," katanya.
Jember Mandiri, lanjut bupati, memberikan fokus pada ekonomi dan salah satu yang menjadi perhatian adalah penataan pedagang kaki lima di kawasan Kampus Universitas Jember, terutama di Jalan Jawa.(*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018