Bojonegoro (Antara Jatim) - Ketua Prodi di Luar Domisili (PDD) Akademi Komunitas Negeri (AKN) Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan pengelolaan manajemen pendidikan di AKN selama ini di bawah Politeknik Negeri Malang, yang bertugas mengantarkan AKN menjadi mandiri.
"Persyaratan menjadi mandiri salah satunya daerah harus memiliki bangunan gedung perkuliahan sendiri," kata Ketua PPD AKN Bojonegoro Yudi Pramono di Bojonegoro, Jumat.
Oleh karena itu, katanya, di dalam pendirian awal AKN pada 2011 sudah ada kesepakatan antara pemerintah kabupaten (pemkab) dengan Kemenristek dan Dikti terkait peneyediaan tanah dan gedung perkuliahan.
Ia menyebutkan pendirian AKN Bojonegoro berdasarkan Permendikbud No. 161/P/201 yang menunjuk Politeknik Negeri Malang untuk membuat Prodi di luar Domisili (PDD) untuk pendirian AKN Bojonegoro.
"Sepanjang tidak ada hambatan maka AKN mandiri akhir Desember, sebab pemkab sekarang ini sudah mulai membangun gedung perkuliahan," jelas dia.
Sesuai rencana, lanjut dia, lokasi gedung perkuliahan dibangun di Desa Ngumpakndalem, Kecamatan Dander, berdiri di atas tanah seluas 7 hektare.
Hanya saja, menurut dia, untuk bisa AKN berdiri sendiri yaitu tanah dan gedung perkuliahan itu sesuai persyaratan oleh pemkab harus dihibahkan kepada Kementeristek dan Dikti.
"Proses selanjutnya setelah AKN mandiri ditangani Kemenristek dan Dikti. Kita selama ini hanya sebatas mengantarkan," ucapnya.
Mengenai pengelolaan AKN sekarang , katanya, masih di bawah Politeknik Negeri Malang, mulai pembayaran dosen juga yang lainnya termasuk SPP mahasiswa Rp150 per bulan.
Ia memberikan contoh bahwa pembayaran gaji sekitar 90 dosen yang semuanya dari guru tingkat SLTA juga staf dengan jumlah sekitar Rp40 juta per bulan langsung diperoleh dari Politeknik Negeri Malang.
Begitu pula, lanjut dia, sewa gedung SMKN I dan II yang dimanfaatkan perkuliahan juga tidak ada uang sewanya.
"Kalau ada pihak yang menganggap lokasi perkuliahan sekarang ada sewanya ya salah, sebab pemanfaatan gedung perkuliahan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten (pemkab)," jelas dia.
Ia menambahkan AKN di daerahnya itu sekarang ini memiliki sekitar 900 mahasiswa untuk prodi Manajemen Informatika, Komputer Akutansi, dan Teknik Otomotif, semuanya program D2. "Rata-rata AKN menerima sekitar 400 mahasiswa per tahunnya. Kami sekarang memiliki tujuh laboratorium komputer bantuan Kemenristek dan Dikti," tambahnya. (*)
`
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Persyaratan menjadi mandiri salah satunya daerah harus memiliki bangunan gedung perkuliahan sendiri," kata Ketua PPD AKN Bojonegoro Yudi Pramono di Bojonegoro, Jumat.
Oleh karena itu, katanya, di dalam pendirian awal AKN pada 2011 sudah ada kesepakatan antara pemerintah kabupaten (pemkab) dengan Kemenristek dan Dikti terkait peneyediaan tanah dan gedung perkuliahan.
Ia menyebutkan pendirian AKN Bojonegoro berdasarkan Permendikbud No. 161/P/201 yang menunjuk Politeknik Negeri Malang untuk membuat Prodi di luar Domisili (PDD) untuk pendirian AKN Bojonegoro.
"Sepanjang tidak ada hambatan maka AKN mandiri akhir Desember, sebab pemkab sekarang ini sudah mulai membangun gedung perkuliahan," jelas dia.
Sesuai rencana, lanjut dia, lokasi gedung perkuliahan dibangun di Desa Ngumpakndalem, Kecamatan Dander, berdiri di atas tanah seluas 7 hektare.
Hanya saja, menurut dia, untuk bisa AKN berdiri sendiri yaitu tanah dan gedung perkuliahan itu sesuai persyaratan oleh pemkab harus dihibahkan kepada Kementeristek dan Dikti.
"Proses selanjutnya setelah AKN mandiri ditangani Kemenristek dan Dikti. Kita selama ini hanya sebatas mengantarkan," ucapnya.
Mengenai pengelolaan AKN sekarang , katanya, masih di bawah Politeknik Negeri Malang, mulai pembayaran dosen juga yang lainnya termasuk SPP mahasiswa Rp150 per bulan.
Ia memberikan contoh bahwa pembayaran gaji sekitar 90 dosen yang semuanya dari guru tingkat SLTA juga staf dengan jumlah sekitar Rp40 juta per bulan langsung diperoleh dari Politeknik Negeri Malang.
Begitu pula, lanjut dia, sewa gedung SMKN I dan II yang dimanfaatkan perkuliahan juga tidak ada uang sewanya.
"Kalau ada pihak yang menganggap lokasi perkuliahan sekarang ada sewanya ya salah, sebab pemanfaatan gedung perkuliahan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten (pemkab)," jelas dia.
Ia menambahkan AKN di daerahnya itu sekarang ini memiliki sekitar 900 mahasiswa untuk prodi Manajemen Informatika, Komputer Akutansi, dan Teknik Otomotif, semuanya program D2. "Rata-rata AKN menerima sekitar 400 mahasiswa per tahunnya. Kami sekarang memiliki tujuh laboratorium komputer bantuan Kemenristek dan Dikti," tambahnya. (*)
`
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016