Bojonegoro, (Antara Jatim) - Ketua Prodi di Luar Domisili (PDD) Akademi Komunitas Negeri (AKN) Bojonegoro Yudi Pramono menyatakan, dari sekitar 1.000 lulusan AKN angkatan I dan II banyak yang diterima bekerja di berbagai perusahaan di Jawa Timur.
"Dari data yang kami terima bahwa sekitar 60 persen dari 1.000 lulusan program D2 AKN bisa diterima bekerja di berbagai perusahaan," kata Yudi Pramono, di Bojonegoro, Jatim, Kamis.
Menurut dia, mahasiswa program D2 AKN setelah lulus sebagian besar tidak lebih dari tiga bulan sudah bisa diterima bekerja di berbagai perusahaan besar, di antaranya di Surabaya, dan Gresik.
Bahkan, tambah seorang dosen AKN Wahyu Setiawan, mahasiswa AKN yang masih menjalani kuliah di prodi Manajemen Informatika, Komputer Akutansi, dan Teknik Otomotif, sudah diincar berbagai perusahaan.
Ia menyebutkan berbagai perusahaan besar yang sudah mengincar Mahasiswa AKN, antara lain, Indomaret Grup, Yahama Electronic Manufacturing Indonesia (YEMI) Pasuruan dan PT Tripatra-Samsung Jakarta.
"Mahasiswa AKN yang masih kuliah banyak yang 'dibidik' perusahaan-perusahaan besar," ucapnya, menegaskan.
Lebih lanjut Yudi menjelaskan pendirian AKN Bojonegoro berdasarkan Permendikbud No. 161/P/201 yang menunjuk Politeknik Negeri Malang untuk membuat Prodi di luar Domisili (PDD) untuk pendirian AKN Bojonegoro.
Dalam persyaratan yang harus dipenuhi yakni pemkab harus menyiapkan tanah, juga bangunan gedung perkuliahan dan memberikan beasiswa kepada mahasiswa melalui APBD.
"Sejak AKN berdiri sudah ada 120 mahasiswa AKN yang memperoleh beasiswa," ucapnya, menambahkan.
Sesuai rencana, lanjut dia, lokasi gedung perkuliahan dibangun di atas tanah seluas 7 hektare di Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander.
"AKN Bojonegoro menjadi mandiri kalau pemkab menghibahkan tanah dan gedung perkuliahan kepada Kementeristek dan Dikti," jelas dia.
Yang jelas, menurut dia, keberadaan AKN itu sesuai dengan program Pemerintah dan pemkab yang mencanangkan komposisi SMA 30 persen dan SMK atau sekolah kejuruan 70 persen, sedangkan sekarang ini masih SMA 40 persen dan SMK 60 persen.
Tujuan perubahan itu, menurut dia, untuk menyiapkan tenaga terdidik yang siap bekerja setelah menyelesaikan pendidikan.
"Pemerintah mentargetkan komposisi lembaga pendidikan SMA 30 persen dan SMK 70 persen bisa direalisasikan 2019," tandasnya.(*)
