1.073 Kursi Sekolah Negeri di Madiun Belum Terisi

Madiun (Antara Jatim) - Sebanyak 1.073 kursi siswa tingkat SD, SMP, dan SMK negeri di Kota Madiun, Jawa Timur,  belum terisi padahal penerimaan peserta didik baru tahun 2016 telah ditutup pada akhir Juni lalu.

Data di website resmi PPDB 2016 Kota Madiun mencatat, dari kuota 9.643 yang disiapkan panitia masih menyisakan 1.073 kursi lowong. Dari jumlah tersebut, SD negeri menyumbang defisit tertinggi yakni 806 kursi. Sedangkan SMK negeri kekurangan 181 siswa dan sisanya SMP. 

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Gandhi Hartmoko, Kamis, mengatakan, dari 56 SD negeri di Kota Madiun, hanya 14 sekolah yang dapat memenuhi pagu atau kuota yang ditentukan. Sedangkan sisanya, 42 sekolah hanya terpenuhi di kisaran 60-80 persen.

"Dari pagu siswa SD sebanyak 2.718 orang, hingga penutupan pendaftaran baru tercapai 1.912 siswa, sehingga masih kekurangan 800 siswa lebih," kata Gandhi.

Menurut dia, dari 42 sekolah dasar negeri yang tidak dapat memenuhi pagu tersebut, lima sekolah di antaranya hanya mendapat murid kurang dari 10  orang.

"Padahal, di jenjang SD, kami sudah menerima sebanyak 222 siswa dari luar Kota Madiun," kata dia.

Pada jenjang SMP, sekolah pinggiran seperti SMP Negeri 8, SMP Negeri 9, dan SMP Negeri 14 belum terpenuhi pagunya. Sedangkan tingkat SMK, SMK Negeri 4 menyumbang defisit 122 siswa. 

"Dari tujuh jurusan yang pagunya terpenuhi hanya akomodasi perhotelan. Sementara untuk SMA semuanya telah terpenuhi," tambahnya.

Gandhi menjelaskan, tidak terpenuhinya kuota sekolah negeri tersebut disebabkan karena beberapa alasan. Salah satunya disebabkan karena keberhasilan program keluarga berencana (KB).

"Selain itu, sekolah di bawah naungan Kemenag maupun wilayah tetangga sudah lebih dulu membuka pendaftaran," kata dia.

Sementara, tahun pelajaran 2016/2017 sudah mulai berlangsung sejak tanggal 18 Juli. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2016 guna menghindari perploncoan pada saat masa orientasi sekolah (MOS), tahun ini pemerintah mengganti MOS dengan masa pengenalaan lingkungan sekolah (PLS). 

Pada PLS peserta didik baru akan diperkenalkan lingkungan sekolah dengan materi yang menekankan pada budi pekerti. Sehingga diharapkan peserta didik baru akan memahami lingkungan sekolahnya dengan baik tanpa ada aksi plonco dan fisik.

PLS dilaksanakan selama tiga hari, mulai Senin (18/7) hingga Rabu (20/7). Sesuai laporan, semua sekolah di wilayah kerjanya tidak ada yang melakukan praktik perploncoan. (*)