Surabaya (Antara Jatim) - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya mengaku pasrah jika Wali Kota Tri Rismaharini dipilih menjadi calon Gubernur DKI Jakarta untuk Pemilihan Kepala Daerah 2017.
"Sebenarnya kami keberatan kalau Bu Risma harus keluar dari Surabaya, tapi kalau partai sudah menghendaki maka kami harus melaksanakannya," ujar Wakil Bendahara DPC PDIP Surabaya Agatha Retnosari kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, Tri Rismaharini merupakan salah seorang wali kota yang dicintai rakyatnya dan sudah membuktikan kualitasnya sebagai pemimpin.
"Apalagi Bu Risma baru dilantik oleh Gubernur Jatim pada Februari lalu," ucap anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim tersebut.
Pihaknya juga belum bisa memastikan apakah nama Risma yang merupakan wali kota Surabaya dua periode tersebut masuk dalam penjaringan di DPP sebagai calon Gubernur DKI periode 2017-2022.
"Kalau itu urusan dan mekanismenya ada di pusat. DPC hanya menerima keputusan untuk selanjutnya mengamankan serta melaksanakan perintah partai," katanya.
Tidak hanya nama Risma yang disebut-sebut sebagai calon orang nomor satu di Ibu Kota usungan PDIP, nama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga menjadi yang diperhitungkan.
"Sebenarnya kader PDIP yang berkualitas itu banyak dan sangat layak menjadi pemimpin. Tapi sekali lagi, ini semua urusan DPP yang menyeleksi hingga menentukan," katanya.
Wacana Tri Rismaharini sebagai calon Gubernur DKI semakin mencuat ke publik seiring intensitasnya pertemuan dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristyanto menyatakan bahwa pencalonan Tri Rismaharini sebagai calon Gubernur DKI tergantung dari warga Jakarta.
"Karena masyarakatlah yang memiliki kedaulatan, apakah menghendaki Bu Risma sebagai pemimpin di DKI," katanya.
Namun di sisi lain, kata dia, PDIP juga memahami tugas Risma sebagai orang nomor satu di Pemkot Surabaya yang telah memilihnya pada Pilkada serentak 9 Desember 2015. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Sebenarnya kami keberatan kalau Bu Risma harus keluar dari Surabaya, tapi kalau partai sudah menghendaki maka kami harus melaksanakannya," ujar Wakil Bendahara DPC PDIP Surabaya Agatha Retnosari kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, Tri Rismaharini merupakan salah seorang wali kota yang dicintai rakyatnya dan sudah membuktikan kualitasnya sebagai pemimpin.
"Apalagi Bu Risma baru dilantik oleh Gubernur Jatim pada Februari lalu," ucap anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim tersebut.
Pihaknya juga belum bisa memastikan apakah nama Risma yang merupakan wali kota Surabaya dua periode tersebut masuk dalam penjaringan di DPP sebagai calon Gubernur DKI periode 2017-2022.
"Kalau itu urusan dan mekanismenya ada di pusat. DPC hanya menerima keputusan untuk selanjutnya mengamankan serta melaksanakan perintah partai," katanya.
Tidak hanya nama Risma yang disebut-sebut sebagai calon orang nomor satu di Ibu Kota usungan PDIP, nama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga menjadi yang diperhitungkan.
"Sebenarnya kader PDIP yang berkualitas itu banyak dan sangat layak menjadi pemimpin. Tapi sekali lagi, ini semua urusan DPP yang menyeleksi hingga menentukan," katanya.
Wacana Tri Rismaharini sebagai calon Gubernur DKI semakin mencuat ke publik seiring intensitasnya pertemuan dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristyanto menyatakan bahwa pencalonan Tri Rismaharini sebagai calon Gubernur DKI tergantung dari warga Jakarta.
"Karena masyarakatlah yang memiliki kedaulatan, apakah menghendaki Bu Risma sebagai pemimpin di DKI," katanya.
Namun di sisi lain, kata dia, PDIP juga memahami tugas Risma sebagai orang nomor satu di Pemkot Surabaya yang telah memilihnya pada Pilkada serentak 9 Desember 2015. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016