Surabaya (Antara Jatim) - Calon Wali Kota Surabaya Rasiyo memanfaatkan pertemuan dengan guru-guru swasta mulai dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK se-Kota Surabaya dengan menjanjikan akan mengubah kebijakan pendidikan yang selama ini diterapkan di Kota Pahlawan.
"Rapot online itu baik, tapi ini mencabut peran sekolah dari akarnya. Penilaian bukan lagi wewenang sekolah melainkan dinas," kata Rasiyo dihadapan puluhan guru swasta di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, kebijakan pendidikan di Surabaya yang selama ini menyengsarakan guru, di antaranya rapot online, rotasi guru, dan beberapa kegiatan administrasi lainnya yang tidak sejalan dengan peran guru sesungguhnya.
Bukan hanya itu, lanjut Rasiyo, rotasi guru di Surabaya yang sudah berjalan beberapa tahun ini juga dievaluasi karena kebijakan rotasi guru menimbulkan jatuh korban jiwa.
Ia mengatakan 11 guru di Surabaya meninggal dunia akibat rotasi yang dilakukan tanpa pertimbangan. "Perubahan ini akan diawali dengan mengganti kepala dinas pendidikannya. Itu kalau saya terpilih jadi wali kota," kata mantan guru SMPN 12 Surabaya ini.
Rasiyo menjelaskan pemberian bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda) akan ditambah jumlahnya untuk sekolah-sekolah. Meski nanti SMA/SMK dikelola provinsi seiring diberlakukannya UU 23/2014 tentang pemerintah daerah, pihaknya tetap mengusahakan pemberian Bopda kepada SMA/SMK.
Calon wali kota yang diusung Partai Demokrat dan PAN ini menyatakan, tujuan utama tetap memberikan Bopda ke SMA/SMK karena siswanya merupakan warga Kota Surabaya yang harus diayomi.
"Mekanisme seperti apa nanti bisa dibicarakan kepada provinsi," ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim ini.
Rasiyo mengakui pertemuan dengan guru swasta ini demi menarik suara dukungan pemilih pemula. Apalagi jumlah guru di Surabaya cukup besar. Diharapkan, perolehan suara dari kalangan pendidikan yang menginginkan perubahan, dapat signifikan.
"Guru yang selalu ditekan justru jadi blunder. Mereka bisa menyimpan dendam dan ingin perubahan," tandas calon wali kota yang berpasangan dengan Calon Wakil Wali Kota Surabaya Lucy Kurniasari ini.
Koordinator Guru Swasta Surabaya, Sahudi mengatakan, banyak kebijakan pendidikan di Kota Surabaya yang tidak sesuai jalur. Ia mengatakan untuk sekolah swasta sebenarnya dapat menerima dana dari pemerintah dan masyarakat.
Namun, lanjut dia, dalam beberapa kesempatan, kebijakan Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan Surabaya, justru menghilangkan kesempatan sekolah swasta mendapat dana dari pemerintah.
Bukan hanya itu, kata Sahudi, guru yang dicekoki masalah adminitrasi bakal tidak optimal dalam mengajar. Setiap akhir semester atau tengah semester, guru harus mengisi rapot online. Pengisian menjadi asal-asalan dan jadi pembohongan kepada wali murid.
"Rapot online memang baik, tapi rekayasa nilai ini sudah waktunya dihentikan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Rapot online itu baik, tapi ini mencabut peran sekolah dari akarnya. Penilaian bukan lagi wewenang sekolah melainkan dinas," kata Rasiyo dihadapan puluhan guru swasta di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, kebijakan pendidikan di Surabaya yang selama ini menyengsarakan guru, di antaranya rapot online, rotasi guru, dan beberapa kegiatan administrasi lainnya yang tidak sejalan dengan peran guru sesungguhnya.
Bukan hanya itu, lanjut Rasiyo, rotasi guru di Surabaya yang sudah berjalan beberapa tahun ini juga dievaluasi karena kebijakan rotasi guru menimbulkan jatuh korban jiwa.
Ia mengatakan 11 guru di Surabaya meninggal dunia akibat rotasi yang dilakukan tanpa pertimbangan. "Perubahan ini akan diawali dengan mengganti kepala dinas pendidikannya. Itu kalau saya terpilih jadi wali kota," kata mantan guru SMPN 12 Surabaya ini.
Rasiyo menjelaskan pemberian bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda) akan ditambah jumlahnya untuk sekolah-sekolah. Meski nanti SMA/SMK dikelola provinsi seiring diberlakukannya UU 23/2014 tentang pemerintah daerah, pihaknya tetap mengusahakan pemberian Bopda kepada SMA/SMK.
Calon wali kota yang diusung Partai Demokrat dan PAN ini menyatakan, tujuan utama tetap memberikan Bopda ke SMA/SMK karena siswanya merupakan warga Kota Surabaya yang harus diayomi.
"Mekanisme seperti apa nanti bisa dibicarakan kepada provinsi," ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim ini.
Rasiyo mengakui pertemuan dengan guru swasta ini demi menarik suara dukungan pemilih pemula. Apalagi jumlah guru di Surabaya cukup besar. Diharapkan, perolehan suara dari kalangan pendidikan yang menginginkan perubahan, dapat signifikan.
"Guru yang selalu ditekan justru jadi blunder. Mereka bisa menyimpan dendam dan ingin perubahan," tandas calon wali kota yang berpasangan dengan Calon Wakil Wali Kota Surabaya Lucy Kurniasari ini.
Koordinator Guru Swasta Surabaya, Sahudi mengatakan, banyak kebijakan pendidikan di Kota Surabaya yang tidak sesuai jalur. Ia mengatakan untuk sekolah swasta sebenarnya dapat menerima dana dari pemerintah dan masyarakat.
Namun, lanjut dia, dalam beberapa kesempatan, kebijakan Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan Surabaya, justru menghilangkan kesempatan sekolah swasta mendapat dana dari pemerintah.
Bukan hanya itu, kata Sahudi, guru yang dicekoki masalah adminitrasi bakal tidak optimal dalam mengajar. Setiap akhir semester atau tengah semester, guru harus mengisi rapot online. Pengisian menjadi asal-asalan dan jadi pembohongan kepada wali murid.
"Rapot online memang baik, tapi rekayasa nilai ini sudah waktunya dihentikan," katanya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015