Surabaya (Antara Jatim) - Tim Komisi IX DPR menilai pemeriksaan kesehatan pada calon haji di daerah belum optimal, sehingga pemeriksaan kesehatan di tingkat embarkasi menjadi lama dan membuat calhaj bisa kelelahan.
"Karena itu, pemerintah harus mengoptimalkan pemeriksaan kesehatan pada calhaj di daerah," kata Ketua Rombongan Komisi IX DPR Ir Ahmad Riski Sadiq di sela inspeksi mendadak bersama empat legislator di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Kamis.
Para anggota Komisi IX DPR itu berkeliling asrama haji dengan didampingi Wakil Ketua III PPIH Embarkasi Surabaya Ansharul F (Kabid Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Jatim), Kabid Kesehatan PPIH Embarkasi Surabaya dr Susanto MSH SpKP, dan Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya HM Sakur (Kabid Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jatim).
Riski yang politisi PAN itu mencontohkan pemeriksaan kesehatan ulang bisa dilakukan calhaj sekitar sebulan sebelum berangkat, baik di puskesmas, poliklinik, maupun rumah sakit daerah.
Selain itu, pemeriksaan kesehatan di tingkat daerah yang tidak tuntas akan berdampak pada kemungkinan pemeriksaan kesehatan bisa "kecolongan", meskipun tingkat kecolongan itu semakin tahun semakin menurun.
"Lebih dari itu, kecolongan akan memicu pemberitaan yang mencoreng nama baik pemerintah, karena itu koordinasi untuk optimalisasi pemeriksaan kesehatan di tingkat daerah itu sangat penting," katanya.
Menanggapi hal itu, Kabid Kesehatan PPIH Embarkasi Surabaya dr Susanto MSH SpKP mengakui pembinaan kesehatan di tingkat daerah sebenarnya sudah ada, namun belum optimal, karena itu dirinya setuju optimalisasi pemeriksaan kesehatan sejak di tingkat daerah.
"Misalnya, tahun ini banyak calhaj yang menderita anemia, sehingga dia berpotensi tertunda berangkat bila transfusi untuknya mengalami kesulitan mencari golongan darah yang diperlukan. Jadi, perlu waktu untuk pemeriksaan kesehatan lebih intensif," katanya.
Selain itu, pihaknya mencatat seorang calhaj mengalami kelainan mental dan seorang calhaj lagi pasca-operasi bedah kepala, sehingga keduanya batal berangkat. "Kalau pemeriksaan kesehatan di daerah optimal, tentu calhaj yang kelainan mental itu tidak sampai ke asrama," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Karena itu, pemerintah harus mengoptimalkan pemeriksaan kesehatan pada calhaj di daerah," kata Ketua Rombongan Komisi IX DPR Ir Ahmad Riski Sadiq di sela inspeksi mendadak bersama empat legislator di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Kamis.
Para anggota Komisi IX DPR itu berkeliling asrama haji dengan didampingi Wakil Ketua III PPIH Embarkasi Surabaya Ansharul F (Kabid Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Jatim), Kabid Kesehatan PPIH Embarkasi Surabaya dr Susanto MSH SpKP, dan Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya HM Sakur (Kabid Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jatim).
Riski yang politisi PAN itu mencontohkan pemeriksaan kesehatan ulang bisa dilakukan calhaj sekitar sebulan sebelum berangkat, baik di puskesmas, poliklinik, maupun rumah sakit daerah.
Selain itu, pemeriksaan kesehatan di tingkat daerah yang tidak tuntas akan berdampak pada kemungkinan pemeriksaan kesehatan bisa "kecolongan", meskipun tingkat kecolongan itu semakin tahun semakin menurun.
"Lebih dari itu, kecolongan akan memicu pemberitaan yang mencoreng nama baik pemerintah, karena itu koordinasi untuk optimalisasi pemeriksaan kesehatan di tingkat daerah itu sangat penting," katanya.
Menanggapi hal itu, Kabid Kesehatan PPIH Embarkasi Surabaya dr Susanto MSH SpKP mengakui pembinaan kesehatan di tingkat daerah sebenarnya sudah ada, namun belum optimal, karena itu dirinya setuju optimalisasi pemeriksaan kesehatan sejak di tingkat daerah.
"Misalnya, tahun ini banyak calhaj yang menderita anemia, sehingga dia berpotensi tertunda berangkat bila transfusi untuknya mengalami kesulitan mencari golongan darah yang diperlukan. Jadi, perlu waktu untuk pemeriksaan kesehatan lebih intensif," katanya.
Selain itu, pihaknya mencatat seorang calhaj mengalami kelainan mental dan seorang calhaj lagi pasca-operasi bedah kepala, sehingga keduanya batal berangkat. "Kalau pemeriksaan kesehatan di daerah optimal, tentu calhaj yang kelainan mental itu tidak sampai ke asrama," katanya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015