Pamekasan (Antara Jatim) - DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menyampaikan empat rekomendasi ke pihak eksekutif terkait kelangkaan pupuk yang terjadi di wilayah itu dalam tiga bulan terakhir ini. "Pertama kami merekomendasikan agar distributor pupuk yang ada di Pamekasan ini lebih memperketat lagi pengiriman pupuk pada kios, dan yang kedua, kami meminta agar distributor harus menyertakan nota penjualan," kata Ketua DPRD Pamekasan Halili seusai melakukan rapat serap informasi dengan para distributor dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di kantor DPRD setempat, Senin. Rekomendasi ketiga, kata Halili, DPRD Pamekasan meminta agar di masing-masing kios harus mengumumkan harga eceran tertinggi (HET) penjualan pupuk bersubsidi, dan sasaran penjualan pupuk tersebut. Sedangkan yang keempat, DPRD Pamekasan meminta agar petugas penyuluh lapangan (PPL) lebih proaktif turun ke lapangan untuk memantau distribusi pupuk. Selain itu, kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan ini, DPRD juga merekomendasikan agar pihak distributor harus rutin melakukan pertemuan dengan pemilik kios yang melibatkan semua instansi terkait, guna mengevaluasi distribusi pupuk di lapangan. Rapat koordinasi antara DPRD Pamekasan dengan kalangan distributor, KP3 dan perwakilan kelompok tani di Pamekasan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD yang juga koordinator komisi II itu, untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi yang selama ini terjadi di Pamekasan. "Sejak Desember 2014, pupuk bersubsidi di Pamekasan sudah mulai langka, sehingga pihaknya perlu mengundang semua pihak terkait, guna menyelesaikan permasalahan ini," katanya. Selain itu, dalam rapat itu, DPRD Pamekasan juga meminta agar peran eksekutif lebih proaktif lagi di lapangan, sehingga apabila terjadi kelangkaan, bisa segera diatasi. Saat ini, kata Halili, distribusi pupuk sudah mulai membaik, namun belum stabil, terutama urea. Oleh karena itu, sambung Halili, DPRD Pamekasan meminta distributor menggeser kuota kebutuhan pupuk Februari ke Januari 2015 agar distribusi segera stabil dan masyarakat tidak gagal panen. "Sebab, kalau masih menunggu jatah Februari, kami khawatir akan banyak petani yang gagal panen," katanya. Alokasi jatah pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Pamekasan oleh pemerintah pusat melalui Pemprov Jatim tahun 2015 ini sebanyak 26.000 ton. Jumlah ini, sesuai dengan usuran rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). "Kalau dari sisi alokasi anggaran sebenarnya tidak masalah. Dalam artian, sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yang menjadi masalah, karena ada oknum yang diduga menyelengkan, sehingga pupuk menjadi langka," katanya. Jika, sambung politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan ini, distribusi pupuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pihak distributor dan eksekutif memperhatikan rekomendasi yang disampaikan DPRD itu, maka kelangkaan pupuk tidak akan terjadi di lapangan. (*)

Pewarta:

Editor : Tunggul Susilo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015