Tulungagung (Antara Jatim) - Seorang kepala desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur nekat memimpin puluhan warganya berunjuk rasa di kantor pos setempat, karena merasa dipersulit saat mencoba mencairkan dana Program Simpanan Keluarga Sejhahtera (PSKS) senilai Rp400 ribu/keluarga miskin. Koresponden Antara di Tulungagung, Rabu melaporkan, aksi yang dipimpin Kepala Desa Pakel, Kecamatan Pakel, Unang Handoyo itu sempat berlangsung tegang karena pihak PT Pos Indonesia bersikukuh mengatakan bahwa pencairan susulan harus menunggu penjadwalan ulang yang ditentukan Satgas PSKS. "Kami ke sini (Kantor Pos) untuk mempertanyakan mengapa puluhan warga saya tidak bisa mengambil dana PSKS padahal sudah terdaftar," tanya Anang dengan nada emosi. Datang secara berombongan sekitar pukul 10.00 WIB di kantor pos pembantu Kecamatan Pakel, Unang langsung masuk menemui dua petugas yang ada di dalam ruangan. Ia bahkan sempat terlihat emosi saat petugas PT Pos Indonesia tidak bisa menjelaskan rinci alasan penolakan pencairan dana kompensasi BBM karena menunggu jadwal ulang dari Satgas PSKS. "Tidak ada dasar atau aturan yang tidak membolehkan warga untuk mengambil hak mereka atas dana PSKS di luar jadwal yang ditentukan akhir pekan kemarin (Minggu, 30/11)," serunya. Ia juga mengeluhkan karena penyaluran PSKS dia nilai minim sosialisasi. Sementara, info lain tentang pengambilan kebijakan menyampaikan kepada warga tidak ada sama sekali. "Dulu ada surat pengantar sehingga kades punya dasar untuk mengambil kebijaksanaan. Saat ini, tidak ada informasi kecuali selain data penerima dan syarat pengambilan," ujarnya. Aksi tersebut baru berakhir setelah pihak Kantor Pos akhirnya bersedia melayani penyaluran dana PSKS, dengan syarat masing-masing warga penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai. Pihak PT Pos Indonesia cabang Tulungagung mengakui, dari total 58.923 rumah tangga sasaran (RTS), lebih dari 2.000 di antaranya itu belum menerima dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) karena berbagai alasan. Ketua Satgas PSKS Tulungagung, Dwi Candra, mengatakan, selain kendala informasi di tingkat desa/kelurahan, sebagian RTS berhalangan hadir saat jadwa penyaluran di ilayahnya. Ia memastikan, RTS yang belum mengambil jatah dana PSKS tersebar di 19 kecamatan se-Tulungagung. Namun ada pula satu atau dua lingkungan yang warganya tidak satupun yang mengambil dana PSKS dikarenakan kesalahan informasi dari pihak perangkat desa/kelurahan masing-masing. Kendati begitu, Candra memastikan dana PSKS yang tersisa tetap bisa diambil masing-masing RTS yang belum menerima bantuan jaring pengaman sosial tersebut. (*)

Pewarta:

Editor : Tunggul Susilo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014