2.700 Keluarga Miskin Tulungagung Belum Ambil Dana PSKS

Tulungagung (Antara Jatim) - Sebanyak 2.700 rumah tangga sasaran penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dipastikan belum menerima dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak periode November-Desember sebesar Rp400 ribu per-orang. Manajer Marketing PT Pos Indonesia cabang Tulungagung, Agus Pamuji, Senin, menjelaskan mayoritas warga miskin (gakin) yang belum mendapat pencairan dana PSKS adalah mereka yang kehilangan kartu perlindungan sosial atau KPS. "Kartu KPS mereka hilang dan memerlukan waktu untuk mengurusnya," terang Pamuji kepada wartawan. Hingga saat ini, lanjut dia, pihak kantor pos masih terus melakukan validasi data untuk warga yang belum mengambil dana PSKS. Kebijakan validasi diberlakukan untuk mencocokkan data warga dengan data penerima dana PSKS. Jumlah warga yang belum mengambil dana tersebut mencapai lima persen dari total warga penerima PSKS yang mencapi 57 ribu warga. Diakui Agus, proses pencairan dana PSKS di Tulungagung bukannya tanpa masalah. Menurut dia, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas saat membagikan dana PSKS tersebut, di antaranya adalah sulitnya sinyal internet di beberapa wilayah. "Pembagian dana PSKS ini menggunakan sistem online. Warga yang sudah mengambil akan kelihatan dengan menggunakan sistem tersebut. Akhirnya di beberapa wilayah kami terpaksa menggunakan sistem manual," tuturnya. Namun, sistem manual dinilai sangat rawan kebocoran. Kasus itu setidaknya sempat terjadi ketika salah satu warga mengambil dana PSKS lebih dari satu kali. Penjelasan Agus, kejadian itu terjadi saat sistem "online" sedang "error" (bermasalah) karena buruknya sinyal di lokasi kejadian. Petugas kemudian mengamankan warga tersebut dan mengambil kembalu uang PSKS yang sudah diambilnya dua kali. "Dikiranya semua nama yang ada dalam kartu KPS berhak menerima dana PSKS makanya dia mau mengambil tiga kali," ungkapnya. Untuk menghindari kejadian serupa terulang pihak kantor pos kemudian menahan kartu KPS warga sebagai jaminan. Agus berharap kejadian serupa tidak terjadi kembali saat pencairan dana PSKS. "Pengamanan saat proses pengambilan perlu diperhatikan lagi," pungkasnya. (*)