Jember (Antara Jatim) - Hampir semua fraksi di DPRD Jember, Jawa Timur, menyoroti laporan keuangan APBD pemerintah kabupaten setempat tahun anggaran 2013 berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Hal tersebut disampaikan juru bicara fraksi dalam sidang paripurna pandangan umum atas nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD 2013 yang digelar di ruang sidang utama DPRD Jember, Rabu, yang dihadiri sebanyak 30 anggota dari 50 anggota dewan setempat. "Kami minta Pemkab Jember melakukan evaluasi terhadap penggunaan APBD dan mengelola keuangan secara transparan dengan mematuhi aturan perundang-undangan yang sudah ada," kata juru bicara Fraksi Amanat Nurani Rakyat (Annur), Masrur. Menurut dia, seluruh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) harus melakukan koreksi terhadap pengelolaan keuangan di masing-masing unit kerja dan menindaklanjuti temuan BPK terkait dengan ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBD 2013. "Fraksi Annur berharap Pemkab Jember dapat meraih kembali penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK seperti tahun 2012," tuturnya. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP Indonesia Raya, Bukri, yang juga menyoroti pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Pemkab Jember tahun 2013 dalam neraca yang disampaikan pemkab setempat berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. "BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas keuangan APBD Jember tahun 2013 dengan memuat opini WDP, sehingga perlu ditingkatkan kinerja, profesionalitas, efisiensi, dan efektifitas dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah," paparnya. Berdasarkan LHP BPK, lanjut dia, piutang yang belum tertagih pada tahun 2011 di Dinas Pendapatan dan Dinas PU Bina Marga masih belum terbayar sama sekali pada tahun 2013, sehingga mengurangi pendapatan asli daerah. "Kami mendesak Bupati Jember untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, sehingga pengelolaan dan penatausahaan piutang pajak dapar berjalan maksimal," ucap politisi PDIP itu. Sebelumnya, Bupati MZA Djalal mengatakan laporan keuangan yang disampaikan Pemkab Jember tahun 2013 sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, namun penurunan penilaian laporan keuangan disebabkan standar keuangan yang diterapkan BPK lebih tinggi. Laporan keuangan Pemkab Jember tahun 2013 mendapat penilaian menurun dari BPK yakni opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), padahal tahun sebelumnya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).(*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014