Khofifah-BPN Jatim bahas strategi percepat sertifikasi tanah dan wakaf

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jatim Asep Heri membahas percepatan sertifikasi tanah, tanah wakaf, serta gerakan masyarakat pemasangan tanda batas (Gemapatas).

"Saya minta kepada Pak Sekda untuk menginvetarisir aset sekolah SMA/SMK di bawah naungan Pemprov Jatim beserta kantor-kantor UPT yang masih dalam proses pendataan maupun proses bersertifikat," kata Khofifah saat melakukan pertemuan di Surabaya, Kamis.

Gubernur Khofifah menilai persoalan legalitas tanah menjadi hal penting yang harus dimiliki masyarakat. Legalitas tanah, kata dia, merupakan bagian dari nilai sejarah perjalanan hidup masyarakat.

Oleh karena itu, Khofifah mendukung penuh kebijakan BPN, mulai dari sertifikasi tanah wakaf, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hingga Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas).

"Gemapatas ini untuk meminimalisir sengketa batas dan mempercepat proses pengukuran. Semoga dalam minggu ini kita akan luncurkan Gemapatas bersama Kanwil BPN Jatim," ujarnya.

Pihaknya berkomitmen untuk mendukung penuh penyelesaian program nasional di Jatim.

"Kami sepakat bersama Kanwil BPN untuk memberikan prioritas dalam penuntasan sertifikasi, baik untuk tanah wakaf maupun seluruh aset milik pemerintah daerah," katanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Asep Heri menyampaikan bahwa kedatangannya menemui Gubernur Khofifah untuk melaporkan progres pelaksanaan sertifikasi wakaf.

"Dari target kurang lebih 80.000 sertifikat wakaf di Jawa Timur, saat ini sudah selesai 100 persen," ungkapnya.

Asep menambahkan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat vital dalam menyelesaikan target besar BPN untuk mewujudkan Kota/Kabupaten Lengkap.

"Kami berterima kasih atas dukungan dari Ibu Gubernur dan jajaran Pemprov Jatim. Dengan sinergi ini, kami optimis dapat mempercepat sertifikasi untuk sisa bidang tanah yang ada, sehingga seluruh masyarakat Jatim dan Pemda memiliki kepastian hukum atas aset mereka," tuturnya.