Pertamina Kediri Jamin Ketersediaan Bahan Bakar

Kediri - PT Pertamina (Persero) menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Kediri Jawa Timur dan memutuskan tidak akan melakukan pembatasan BBM untuk mengantisipasi munculnya kerawanan sosial yang dipicu kelangkaan bahan bakar. "Penyaluran BBM normal sesuai dengan kuota pemerintah, kami tidak lakukan pembatasan sambil mengantisipasi dampak sosial," kata "Sales Representatif" Pertamina Rayon VI Kediri Damba HT ditemui dalam pertemuan dengan para pengusaha SPBU di Kediri, Senin. Pihaknya mengatakan, penyaluran BBM sampai saat ini tidak ada perubahan. Di wilayah Kediri, kuota BBM sekitar 800 ton per hari untuk premium dan selalu dikirimkan ke SPBU. Ia mengakui, sebenarnya terjadi kelebihan kuota untuk BBM di seluruh wilayah Pertamina Rayon VI yang meliputi Kabupaten/Kota Kediri, Blitar, sampai Jombang. Kelebihan kuota itu diprediksikan hanya sekitar 2 persen untuk wilayah Rayon VI. Namun, ia menjamin penyaluran kuota BBM itu mencukupi untuk wilayah Rayon VI. Pihaknya juga tidak menetapkan adanya pembatasan untuk BBM, terutama untuk yang bersubsidi. "Kami mengikuti kebijakan dari pemerintah dan penyaluran sesuai dengan kuota," ucapnya. Tentang BBM nonsubsidi seperti pertamax, Damba menyebut saat ini permintaan sudah mulai naik. Salah satu pemicunya adanya kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan BBM nonsubsidi terutama untuk kendaraan pegawai negeri sipil (PNS). "Permintaan pertamax ada kenaikan sekitar 40-150 persen. Tapi, konsumsi pun juga tidak terlalu besar. Yang jelas, kami terus koordinasi dengan pemda," kata Damba. Pihaknya juga menyebut, pertamina sudah menerima permintaan untuk penambahan tangki untuk bahan bakar nonsubsidi yang tersebar di seluruh wilayah Rayon VI, seperti Jombang ada empat SPBU, Kota Kediri ada tiga SPBU, Kabupaten Kediri ada dua SPBu, Kota Blitar ada dua SPBU, serta Trenggalek yang rencananya satu SPBU. Ia menyebut, adanya penamabahan tangki itu tentunya merupakan investasi yang cukup baik bagi pemilik SPBU. Mereka bisa menjual untuk BBM nonsubsidi dengan selisih keuntungan yang cukup jauh dengan yang bersubsidi. Pemerintah memang telah membuat kebijakan untuk menghentikan pengendalian pasokan BBM yang sudah berjalan satu pekan, terhitung mulai 25 November 2012. Pertamina khawatir jika kebijakan itu diteruskan akan memunculkan kerawanan sosial. Selain itu, sejumlah SPBU di beberapa daerah di Indonesia juga sudah mulai kehabisan stok seperti di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Jam buka SPBU juga sangat pendek, hanya 2-3 jam sehari karena stok yang sudah habis. Akibatnya, selain masyarakat kebingungan mencari SPBU, harga jual pun juga melambung tinggi sampai Rp7.500-Rp10.000 per liter. Pemerintah sebenarnya telah menetapkan kuota di APBN-P 2012 sampai 44,04 kiloter (KL). Kuota ini sudah ditambah dengan pengajuan ke DPR sebanyak 3,43 juta KL untuk premium dan 1,11 juta KL untuk solar. Namun, BPH Migas memperkirakan realisasi konsumsi BBM bersubsidi sampai akhir tahun bisa mencapai 45,375 KL. Jumlah itu 3 persen di atas kuota yang telah ditetapkan pemerintah 44,04 juta KL. (*)