Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan uji acak terhadap sampel bahan bakar Pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Langkah ini diambil menyusul maraknya keluhan masyarakat terhadap dugaan penurunan kualitas bahan bakar tersebut.
“Kami minta BPH Migas dan Kementerian ESDM melakukan uji acak kualitas Pertalite di beberapa SPBU, serta memastikan transparansi hasil uji tersebut kepada publik,” kata Anggota DPRD Jatim Erick Komala di Surabaya, Kamis.
Ia menegaskan, DPRD Jatim akan terus memantau perkembangan persoalan ini dan membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala serupa.
“Pertamina juga harus segera memberi penjelasan terbuka. Jika terbukti ada masalah dalam distribusi atau pencampuran yang tidak sesuai standar, maka harus segera diperbaiki demi melindungi konsumen,” ujarnya.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyebut menerima banyak laporan masyarakat yang menilai kualitas Pertalite berbeda dari biasanya.
Beberapa pengguna mengeluhkan mesin motor terasa lebih berat, konsumsi bahan bakar lebih boros, hingga tampilan bensin yang tampak lebih keruh.
Erick menilai, isu tersebut perlu segera ditindaklanjuti oleh Pertamina dan instansi terkait mengingat bahan bakar merupakan kebutuhan vital masyarakat.
Ia menambahkan, DPRD akan meminta klarifikasi resmi dari Pertamina terkait tiga hal utama, yakni, kepastian spesifikasi teknis Pertalite yang beredar di Jawa Timur.
Kemungkinan adanya perubahan formula atau penambahan bioetanol dan Prosedur pengawasan dan distribusi BBM di SPBU agar tidak terjadi kontaminasi air atau penurunan mutu.
Menurutnya, keluhan masyarakat muncul secara meluas di berbagai wilayah, mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, hingga Banyuwangi.
Salah satu aduan masyarakat disampaikan oleh warga bernama Fabian melalui aplikasi CUAN (Curhat’o Nang Dewan) milik DPRD Jatim.
“Sudah keadaan ekonomi susah, ditambah lagi masalah BBM. Motor mogok, kami tidak bisa bekerja. Tolong pemerintah menindak tegas Pertamina dan memberikan kebijakan yang pro rakyat kecil,” ujar Fabian dalam laporannya.
