Zaim Uchrowi Diangkat Jadi Ketua Dewas ANTARA

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) Zaim Uchrowi diangkat menjadi Ketua Dewan Pengawas Perum Kantor Berita Antara menggantikan Henry Subiakto yang menjabat staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika. Surat Keputusan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang mengangkat wartawan senior itu diserahkan oleh Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Dwijanti Tjahjaningsih dalam suatu acara di Jakarta, Senin, yang dihadiri semua direksi baru Kantor Berita Antara. Selain Zaim Uchrowi sebagai ketua, anggota Dewas Kantor Berita Antara lainnya adalah Kepala Biro Media Rumah Tangga Kepresidenan DJ Nachrowi, Pemimpin Redaksi Majalah BUMN Track Hadi M Djuraid, dan Nuning S Wulandari dari Kementerian Keuangan. Sedangkan anggota Dewas Antara yang habis masa tugasnya selain Henri Subiakto adalah Asro Kamal Rokan dan Heri Rahmadi. Kepada Dewas lama, Dwijanti yang mewakili pemegang saham, mengucapkan terima kasih dan penghargaan karena telah mengantar kantor berita Antara pada lima tahun pertama berstatus sebagai perusahaan umum. "Itu pasti berat dan tidak mudah mengantar Antara pada posisi sekarang ini," kata Dwijanti. Kepada Dewas yang baru, selain mengucapkan selamat, Dwijanti juga berpesan agar mengawal dan membantu Antara menjadi BUMN yang sehat dan mandiri. Henry Subiakto mengakui bahwa tugasnya tidak mudah karena membawa Antara dari lembaga politik ke lembaga korporasi. "Mengubah struktur lebih mudah ketimbang mengubah kultur. Tapi Antara kini sudah banyak berubah dan bisa lebih baik lagi dalam mencari peluang bisnis baru," katanya. Dirut Perum Antara Saiful Hadi mengatakan Dewas dan Direksi baru Antara merupakan sebuah 'dream team' yang diharapkan bisa lebih memajukan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawannya. Selama ini, katanya, kantor berita Antara mendapatkan penugasan pemerintah melalui mekanisme PSO untuk mendiseminasikan informasi kenegaraan dan kemasyarakatan. Tugas itu dilakukan dengan baik selama lima tahun terakhir ini. "Tidak ada satu kantor berita di dunia yang bertahan tanpa bantuan pemerintah. Bahkan di negara maju sekalipun," katanya. Sebagai BUMN plat merah, menurut Saiful, sudah sewajarnya mendapat penugasan pemerintah melalui mekanisme PSO karena kantor berita AFP dari Prancis sekalipun mendapatkan bantuan yang hampir-hampir mirip dengan mekanisme PSO. (*)