Airlangga yakin ekonomi tumbuh 5,2 persen berkat paket stimulus

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini Indonesia berpeluang mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2 persen sepanjang 2025 dengan dorongan delapan program akselerasi kebijakan ekonomi 2025.

Hal itu ia sampaikan usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama jajaran kementerian teknis di Wisma Danantara, Selasa.

"Hari ini kami bersama para menteri mengadakan rapat koordinasi terutama terkait dengan program ekonomi yang akan didorong untuk bisa dilaksanakan sampai dengan kuartal IV tahun ini. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi 5,2 persen Insya Allah bisa dicapai. Oleh karena itu, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tadi para menteri berkumpul untuk mengecek program-program unggulan Bapak Presiden," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Program pertama adalah peluncuran magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi atau fresh graduate dengan masa kelulusan maksimal satu tahun.

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan 20 ribu peserta yang akan mendapatkan fasilitas uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) selama enam bulan. Pendaftaran program tersebut dibuka mulai 15 Oktober 2025 melalui sistem Siap Kerja.

Kedua, pemerintah memperluas kebijakan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Setelah sebelumnya berlaku untuk sektor padat karya, kebijakan ini kini juga menyasar sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan target 552 ribu pekerja.

Insentif berupa pembebasan 100 persen PPh 21 ini diberikan hingga 2026.

Ketiga, di bidang perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk periode Oktober-November 2025.

Keempat, untuk melindungi pekerja sektor transportasi, termasuk pengemudi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan tenaga logistik, pemerintah memberikan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50 persen selama enam bulan.

Kelima, pemerintah menurunkan bunga kredit perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pekerja, bunga diturunkan dari BI rate +5 persen menjadi +3 persen, sedangkan bagi pengembang turun dari BI rate +6 persen menjadi +4 persen.

"Diharapkan bisa dimanfaatkan untuk 100.050 unit perumahan," ujarnya.

Keenam, pemerintah juga menyiapkan program padat karya tunai atau cash for work yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan sepanjang September-Desember 2025. Program ini menargetkan 609.465 penerima manfaat.

Ketujuh, pemerintah mempercepat deregulasi PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko dengan mengintegrasikan sistem Online Single Submission (OSS) dan memperluas penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Targetnya, sebanyak 50 daerah tercakup pada 2025 dan meningkat menjadi 300 daerah pada 2026.

Kedelapan, pemerintah menyiapkan program perkotaan melalui proyek percontohan di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta, yang mencakup peningkatan pemukiman dan penyediaan ruang kerja bagi pelaku gig economy.

Airlangga menambahkan, pemerintah juga menyiapkan program pendukung lain, seperti Koperasi Desa Merah Putih, penguatan sektor pertanian dan perikanan, serta pengembangan tambak di kawasan Pantura seluas 20 ribu hektare.

"Pemerintah juga mendorong akselerasi belanja kepada 12 kementerian/lembaga dan optimalisasi program seperti makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Unggulan, dukungan kepada UMKM, serta program-program UMKM lainnya," tambahnya.