Jakarta (ANTARA) - Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah memandang kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah tepat.
Selain itu, kata Trubus, kebijakan tersebut dianggap penting untuk menjaga kedaulatan energi nasional, dan melindungi konsumen dari risiko harga yang tidak stabil.
“Ini bukan diskriminasi atau monopoli. Justru konsolidasi pasokan agar volume, kualitas, dan pembiayaan tetap terkendali di tingkat nasional. Dengan demikian, potensi inefisiensi dan disparitas harga bisa dihindari,” ujar Trubus dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Sementara itu, terkait desakan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta agar pemerintah kembali membuka kuota impor tambahan karena kekurangan BBM, dia mengatakan pihak swasta harus menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran.
“Kalau stok habis sebelum akhir tahun, itu harusnya menjadi pelajaran penting bagi industri untuk memperbaiki perencanaan logistik, bukan sekadar meminta tambahan impor,” katanya.
Dia mengatakan hal tersebut karena kuota impor BBM untuk swasta telah dinaikkan 10 persen hingga mencapai 110 persen dari pagu awal oleh pemerintah dibandingkan tahun 2024.
Sebelumnya, kelangkaan BBM sejumlah SPBU milik swasta seperti BP, Shell dan Vivo, membuat pemerintah merespons hal tersebut.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan agar SPBU swasta bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) terkait pemenuhan stok BBM. Terlebih, pemerintah telah memberikan kuota tambahan impor sebesar 10 persen pada tahun ini.
"Kalau mau lebih, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini cabang-cabang industri, kalau mau lebih silakan berkolaborasi dengan Pertamina," ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (17/9).
