Banyuwangi (ANTARA) - Sebanyak 167 orang Agen Perlindungan Sosial, yakni Pendamping Program Keluarga Harapan dan Tenaga Sosial Kesejahteraan Kecamatan (TKSK) dilatih intensif oleh tim Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Kabupaten Banyuwangi pada 9-11 September 2025.
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) ditunjuk pemerintah pusat menjadi lokus percontohan digitalisasi program perlindungan sosial (Perlinsos) nasional yang menjadi mandat dari Presiden Prabowo kepada Menteri Sosial dan KPTDP untuk meningkatkan ketepatsasaran bantuan sosial.
"Tiga pesan kunci Presiden kepada Menteri Sosial, yakni pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat dan bantuan sosial tepat sasaran," kata Tenaga Ahli Menteri Sosia,l Andy Kurniawan dalam keterangannya di Banyuwangi, Jumat.
Menurut dia, ada sejumlah persiapan dilakukan, salah satunya melatih ratusan agen Perlinsos untuk dapat memahami penggunaan portal Perlinsos.
Andy menjelaskan bahwa digitalisasi Perlinsos dirancang dengan tujuan agar bansos lebih tepat sasaran dan lebih akurat, dan melalui portal Perlinsos ini masyarakat bisa mendaftar mandiri, baik melalui hanphone sendiri atau dibantu oleh gabungan pendamping PKH dan TKSK yang tergabung dalam Agen Perlinsos.
Sementara itu, Dewan Ekonomi Nasional, Fathur Rahman Utomo menyampaikan sistem tersebut dirancang untuk memudahkan masyarakat mendaftar program bantuan sosial dan agen Perlinsos dalam membantu pendaftaran masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
"Kami intensifkan pendampingan ke pendamping PKH, TKSK, tim Resolution Center Banyuwangi. Karena, rencana pendaftaran untuk masyarakat Banyuwangi nanti di akhir September 2025, sehingga kami mulai persiapkan dari sekarang," ujarnya.
Fathur menyampaikan proses percontohan ini terdiri atas empat tahap, mulai dari proses masyarakat mendaftarkan diri, proses seleksi, pemberitahuan hasil, sampai melakukan sanggahan bila ada warga yang menyanggah.
Salah satu proses penting dalam percontohan ini, katanya, yakni fase seleksi dimana para pakar kemiskinan akan merumuskan formulasi kriteria kelayakan berdasarkan data-data kementerian dan lembaga lain yang tergabung untuk menguatkan DTSEN.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan siap mendukung semua persiapan pelaksanaan percontohan program Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, termasuk menggerakkan petugas sebagai agen untuk mendampingi warga yang tidak memiliki akses.
"Kami bersepakat agen tidak hanya pendamping dari PKH dan TKSK, namun kader Dasa Wisma hingga operator desa juga akan kami latih sebagai agen bagi warga yang tidak mendaftar mandiri, warga tidak perlu bingung mencari siapa pendamping PKH di wilayahnya, bisa langsung ke desa," ujar Ipuk.
