Gubernur Jatim Ajak Pramuka Perangi Kemiskinan

Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengajak anggota Gerakan Pramuka saat ini lebih peduli terhadap lingkungan hidup dan memerangi kemiskinan. "Di mulai dari lingkungan sekitar, kemudian pelan-pelan dan bertahap di lingkungan yang lebih luas. Sudah kewajiban anggota Pramuka untuk peduli," ujarnya setelah menjadi Pembina Upacara pada HUT ke-51 Pramuka di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa. Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut juga mengatakan pada zaman peperangan dulu, anggota Pramuka ikut serta membantu pejuang-pejuang membela Tanah Air. Meski tidak ikut langsung berperang, lanjut dia, namun Pramuka membantu pejuang yang menjadi korban perang, baik dengan mengobati maupun mengevakuasi. "Sekarang yang dilawan adalah perang terhadap kemiskinan. Anggota Pramuka bisa membantu mengurangi angka kemiskinan dengan turut aktif menyukseskan program-program pemerintah," kata mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut. Sementara itu, Soekarwo selaku Pembina Upacara dan Kepala Majelis Pembimbing Daerah (Kamabida) Jatim, membacakan sambutan dari Kwartir Nasional. Dalam sambutannya, Pramuka saat ini diharapkan semakin kuat karena telah memiliki dasar hukum sebagai organisasi pendidikan nonformal yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. "Dengan demikian, Pramuka tidak lagi hanya sekedar mengisi waktu senggang dengan berbagai kegiatan, tetapi meningkat menjadi kewajiban sebagaimana diamanatkan undang-undang," paparnya. Saat ini, kata Pakde, pendidikan Pramuka memiliki konsep akreditasi gugus depan, sertifikasi serta lisensi para pembina untuk nantinya dilakukan uji coba secara nasional. Tidak hanya itu saja, Pramuka sekarang juga sangat diharapkan mampu mandiri dalam berorganisasi. Pakde mengatakan, sasaran ini masih memerlukan waktu dan keras keras, serta pembiayaan yang sangat besar. "Karena itulah, Pramuka harus memiliki sumber dana sendiri, seperti yang tertuang dalam undang-undang. Para kwartir mulai ranting, cabang, hingga daerah juga harus berupaya membentuk sebuah unit usaha," ucapnya. (*)