Madiun (ANTARA) - Anggota DPD RI asal Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima aduan dari perwakilan kelompok tani di Kabupaten Madiun terkait tantangan yang dihadapi dalam pertanian di daerah itu.
LaNyalla dalam keterangannya di Madiun, Senin, menyatakan Ketua Kelompok Tani Wetan Kali (Timur sungai) dan Kulon Kali (Barat sungai) di Desa Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun memberikan pengaduan sejumlah tantangan yang dihadapi petani setempat, khususnya terkait dampak perubahan iklim dan infrastruktur pertanian yang masih belum memadai.
"Saya prihatin atas berbagai persoalan yang dihadapi petani di Kabupaten Madiun," kata dia.
Perwakilan kelompok tani, Suroso menjelaskan bahwa para petani di wilayah Nglames dan sekitarnya sering mengalami kerugian akibat cuaca ekstrem dan banjir musiman yang kerap melanda sawah mereka. Sungai yang meluap ke area pertanian setempat akibat air kiriman dari daerah hulu, sering merusak tanaman dan mengganggu musim tanam saat hujan deras melanda.
"Setiap kali hujan besar, air dari hulu melalui sungai di desa kami selalu meluap. Irigasi yang tidak lancar dan tanggul yang jebol sejak beberapa tahun lalu tak kunjung diperbaiki. Kami sudah melapor ke DPRD Kabupaten Madiun, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut," kata Suroso.
Selain masalah banjir, para petani juga menyampaikan kebutuhan mendesak terkait infrastruktur penunjang produksi pertanian. Salah satunya adalah permintaan pengadaan gudang penyimpanan pupuk dan benih serta alat pengering. Selama ini, pupuk dan benih disimpan di rumah warga, yang dinilai kurang aman dan tidak efisien.
"Kami juga butuh alat pengering padi. Saat musim panen tiba, apalagi di musim hujan, harga gabah jatuh. Kalau bisa disimpan dan dikeringkan dulu, supaya kami bisa mendapat harga lebih baik. Minimal satu mesin pengering berkapasitas 5 ton per kelompok tani," katanya.
Permintaan lain yang disampaikan adalah alat pertanian seperti bajak, serta bantuan untuk mengembangkan peternakan sapi. Hal ini muncul karena lahan yang biasanya disewa petani kini dialihfungsikan, salah satunya untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Suroso juga mengeluhkan tidak adanya subsidi listrik untuk petani.
Menurutnya, untuk musim tanam ke-3 (MT 3), ia bisa menghabiskan pulsa listrik hingga Rp18 juta per musim tanam, karena masuk kategori pelanggan bisnis. Dengan demikian margin keuntungan semakin kecil.
Terkait sejumlah tantangan tersebut, DPD RI LaNyalla menegaskan bahwa sebagian besar masalah yang disampaikan berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi, khususnya dalam hal pengelolaan irigasi dan DAS tingkat kabupaten dan provinsi.
"Saya akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur agar ada langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan banjir dan irigasi ini. Tugas kami di DPD adalah mengawal aspirasi dari daerah agar sampai ke pemerintah pusat maupun provinsi," kata LaNyalla.
Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap petani, khususnya dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Menurutnya, perubahan pola hujan, suhu yang meningkat, dan cuaca ekstrem sudah jelas mempengaruhi produksi dan pendapatan petani.
LaNyalla juga mendorong petani untuk terus menyuarakan aspirasinya dan tidak ragu berkomunikasi dengan wakil-wakil daerah.
"Pemerintah harus hadir memberikan solusi yang nyata. Mulai dari subsidi listrik untuk petani, penyediaan alat produksi, hingga penguatan kelembagaan kelompok tani. DPD RI adalah rumah besar bagi aspirasi daerah. Kami akan terus memperjuangkan kebutuhan dasar petani agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga," katanya.
