Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyatakan komitmennya untuk menindak tegas siapa pun yang mempermainkan nasib pekerja migran.
"Yang nakal saya sikat semua. Nggak ada urusan!" kata Karding, dalam kuliah umum bertajuk "Peran Pemerintah dalam Tantangan dan Peluang Pelindungan Pekerja Migran di Era Globalisasi" di Universitas Lampung, Jumat (16/5).
Dia menegaskan hal itu terkait dengan banyaknya kasus pekerja migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan secara non-prosedural oleh oknum, termasuk dari perusahaan pemasok tenaga kerja ke luar negeri.
"Pokoknya, kalau saya temukan dan ada bukti, saya pecat langsung di tempat. Kita sedang mengurus nyawa orang, tidak bisa kalau kita ikut main-main," kata Karding.
Pemberantasan calo atau oknum yang memfasilitasi pengiriman PMI secara ilegal menjadi perhatian serius pemerintah, kata Karding.
"Calo ini harus diberantas. Yang bikin saya pusing, mereka bukan cuma memberangkatkan secara non-prosedural, tapi juga mengambil uang dari para pekerja yang hidupnya sudah susah. Terlalu banyak yang seperti ini," kata dia.
Untuk mencegah pengiriman ilegal PMI, dia mengatakan bahwa kementeriannya telah berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya berangkat ke luar negeri tanpa dokumen resmi.
"Salah satunya adalah pemahaman soal pekerjaan migran ini. Prosedural ini harus kita genjot sosialisasinya," kata dia, menanggapi pertanyaan mahasiswa soal langkah strategis untuk menghentikan pengiriman ilegal PMI ke luar negeri.
Karding juga mengatakan bahwa kementeriannya terus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di berbagai daerah untuk memastikan pelayanan berjalan optimal.
"Saya sekarang sidak ke tempat-tempat pelayanan. Saya cek mana yang paling lama dari prosedur ini, yang tidak penting akan kita pangkas," kata dia.
