Bangkalan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya mencegah praktik korupsi di wilayah itu.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengatakan pihaknya berkepentingan menjalankan tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas korupsi untuk kemajuan Kabupaten Bangkalan.
"Itu yang menjadi dasar Pemkab Bangkalan bersinergi dan bekerja sama dengan KPK," katanya di Bangkalan, Jawa Timur, Rabu.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Bangkalan ini lebih lanjut menuturkan, kerja sama dengan institusi itu berupa bimbingan dan pengarahan dari berbagai jenis program yang hendak dilaksanakan Pemkab Bangkalan. Tujuannya agar program yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sebab, menurut bupati, sebagian di antara Aparatur Sipil Negara yang terjerat kasus dugaan korupsi, karena kesalahan administrasi.
"Jadi, tujuan dari kerja dengan KPK yang kami lakukan adalah pencegahan," kata Lukman.
Sebelumnya, pada Selasa (22/4), Bupati Bangkalan Lukman Hakim dan Wakilnya Fauzan Djakfar, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan melakukan audiensi dan koordinasi di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.
Menurut bupati, audiensi ke Jakarta bersama para pimpinan OPD itu merupakan langkah awal kerja sama antara Pemkab Bangkalan dengan KPK.
"Sebagai bentuk kesiapan dan komitmen, kami telah membagikan data-data ke KPK seperti APBD 2025, realisasi APBD Tahun 2024 dan status penyusunan dan pengesahan Perda APBD 2025," katanya.
Selain itu, Pemkab Bangkalan juga membagikan seputar informasi pengadaan barang/jasa serta data ASN, serta laporan pencegahan korupsi lainnya.
Pemkab Bangkalan berharap sinergi yang kuat dengan KPK ini dapat memberikan dampak nyata dalam penguatan sistem pengawasan, optimalisasi pelayanan publik, dan percepatan terwujudnya pemerintahan yang profesional dan bebas dari korupsi.
