Kota Madiun (ANTARA) - Wali Kota Madiun Maidi mengebut diperlukan 16 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diperlukan untuk kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur.
"Salah satu target 100 hari kerja pertama saya setelah dilantik adalah 'maraton' penyediaan 16 SPPG untuk kebutuhan kelancaran program MBG dari pemerintah pusat," ujar Wali Kota Maidi di sela kegiatan peninjauan perbaikan lokasi Tugu Titik Nol Kilometer Kota Madiun, Sabtu.
Menurutnya, saat ini Kota Madiun sudah memiliki satu unit SPPG yang ada di Jalan Tirta Raya, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. SPPG tersebut melayani sekitar 3.000 anak peserta program MBG dengan sasaran siswa sekolah.
Sesuai data, total siswa di Kota Madiun yang menjadi sasaran program makan bergizi gratis mencapai 51 ribu anak, sehingga masih memerlukan 16 dapur atau SPPG lagi. Belum lagi sasaran dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Adapun, sebanyak 16 tempat tersebut telah terpetakan, namun pihaknya tak menyebut lokasi yang digunakan apakah aset Pemkot ataupun menggandeng pihak lain, baik dari swasta ataupun instansi pemerintah.
"Sebanyak 16 tempat ini akan saya tinjau dulu kelayakannya. Insya Allah 16 tempat ini akan selesai dalam 100 hari kerja. Sehingga program MBG bisa segera dilaksanakan di semua sekolah sasaran," kata dia.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan program MBG adalah murni dibiayai oleh APBN. Namun, pemerintah daerah harus mendukung, salah satunya terkait penyediaan data sasaran serta dapur atau unit SPPG yang digunakan untuk memasak.
"Intinya, Pemkot Madiun siap mendukung kesuksesan program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran," katanya.
Sebagai informasi, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar menciptakan generasi penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa, guna mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Adapun, salah satu program Quick Wins yang penting untuk mewujudkan Astacita ke-4 adalah memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Di antaranya melalui program makan bergizi gratis oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan dimulai pada Januari 2025.
Agar berjalan efektif, katanya, program tersebut harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Salah satunya melibatkan instansi seperti TNI, Polri, dan pemda.
Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan program pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat, mengentaskan kemiskinan gizi, dan mencegah stunting.
