Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang 203 barang rampasan dari berbagai kasus korupsi yang hasil lelangnya akan disetorkan ke negara dalam rangka pemulihan keuangan negara atau asset recovery.
"Yang dilelang berdasarkan keterangan dari Direktur Labuksi yang contohnya adalah ini tas-tas hasil putusan pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap," kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Dikatakan bahwa saat ini pendaftaran peserta lelang sudah dibuka melalui portal.lelang.go.id. Bagi masyarakat yang berminat, bisa melihat daftar barang yang dilelang besar serta harganya di situs tersebut.
"Lelang pada tanggal 6 Maret 2025 secara online semua ya, begitu ya kawan-kawan. Bagi yang berminat silakan mungkin bisa juga kawan-kawannya, saudara-saudaranya itu boleh karena itu terbuka untuk umum pada prinsipnya," ujarnya.
Lebih lanjut Ibnu juga menyebutkan beberapa barang yang dilelang kali ini adalah beberapa barang yang belum terjual dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024.
"Terhadap hal tersebut yang belum laku diturunkan nilainya nilainya kurang lebih berapa? Kurang lebih 10 persen. Jadi, dari yang tidak laku kemarin pas Hakordia sekarang diturunkan nilainya, tetapi yang lain ada yang baru-baru seperti sekarang," kata Ibnu.
Sebelumnya, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikto mengatakan bahwa KPK akan melelang sebanyak 203 barang rampasan dari berbagai kasus korupsi.
"Barang rampasan tersebut berasal dari 23 perkara yang sudah inkrah dengan jumlah barang 203 item, terdiri atas 13 item barang tak bergerak dan 190 item barang bergerak," kata Mungki di Jakarta, Jumat (21/2).
