Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur menyatakan lebih dulu menerapkan efisiensi anggaran seperti instruksi Presiden Prabowo Subianto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Sabtu, mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah lebih dulu melakukan efisiensi sejak tahun 2024, salah satunya memangkas anggaran untuk alat tulis kantor (ATK) serta menghapus kegiatan yang dianggap tidak esensial.
"Tahun 2024, saya mengambil kebijakan memotong ATK dan menghapus kegiatan yang tidak penting. Banyak yang bertanya-tanya, 'Wali Kota Surabaya ini model apa?' Tapi hari ini, ternyata kebijakan yang sama juga diterapkan di kementerian, ATK hanya disisakan 10 persen dan anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat dipotong," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Ia menyatakan bahwa Pemkot Surabaya di tahun 2025, meningkatkan efisiensi anggaran dengan memangkas ATK dari 20 persen menjadi 30 persen. Bahkan, penggunaan teknologi digital di lingkup pemkot juga dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap ATK konvensional.
"Kalau ATK bisa menggunakan gawai kenapa harus pakai ATK, sehingga (anggaran) untuk ATK itu kami potong," ujarnya.
Eri Cahyadi menegaskan Pemkot Surabaya telah menghapus anggaran untuk kunjungan kerja, terutama perjalanan dinas ke luar negeri. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan langkah efisiensi yang juga diterapkan oleh pemerintah pusat, termasuk pengurangan kegiatan seremonial yang dianggap tidak memiliki manfaat signifikan.
"Saya bersyukur dengan kebijakan ini. Saat saya menerapkan efisiensi tahun 2024, banyak yang mengkritik. Tapi, sekarang kebijakan serupa diambil oleh Presiden, yang membuktikan bahwa langkah yang kami ambil tidak salah. Semua ini dilakukan demi kepentingan rakyat," ujarnya.
Eri menegaskan bahwa belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya, tidak akan terkena pemangkasan.
"Gaji dan tunjangan sudah diatur dalam peraturan pemerintah, jadi tidak akan berkurang. Namun, tunjangan berbasis kinerja bisa menurun jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun. Jika PAD turun, dinas penghasil PAD juga seharusnya mengalami penyesuaian dalam tambahan penghasilan pegawai (TPP)," tuturnya.
