Lelang Proyek LPSE Trenggalek Macet Total

Tulungagung - Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur tidak lagi bisa diakses (macet total) selama beberapa hari terakhir, sehingga merugikan masyarakat jasa konstruksi yang ingin berkompetisi dalam setiap lelang proyek pembangunan daerah setempat. Informasi yang berhasil dihimpun koresponden ANTARA dari sejumlah konsultan maupun penyedia jasa konstruksi di Trenggalek, Minggu, sistem LPSE diketahui mulai tidak bisa diakses sejak hari Selasa (15/5). Ngadatnya sistem LPSE bahkan masih berlangsung hingga berita ini ditulis. Situs lelang resmi milik Pemkab Trenggalek yang beralamat di www.lpse.trenggalekkab.gi.id bahkan tidak bisa membuka laman utama yang seharusnya menjadi pintu awal pengumuman sejumlah proyek fisik maupun pengadaan lainnya di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat. "Jangankan untuk mengunggah (upload) penawaran maupun dokumen lainnya, sekedar untuk mengunduh (download) pengumuman dan persyaratan lelang saja tidak bisa. Ini jelas sangat merugikan kami selaku masyarakat jasa konstruksi," kata salah seorang anggota asosiasi Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia) Trenggalek, Siswanto. Selain dirugikan dengan kendala teknis tersebut, ia mengaku jengah dengan kondisi tersebut. Macet atau ngadatnya sistem LPSE telah menyebabkan ketidakpastian dalam mekanisme lelang yang ditawarkan pemerintah daerah setempat secara elektronik berbasis internet. Padahal, sistem atau program LPSE baru tahun ini diluncurkan, dan bahkan telah disosialisasikan ke masyarakat jasa konstruksi maupun rekanan pengadaan barang sejak akhir bulan April lalu. Situs LPSE informasinya sempat bisa diakses pada jam-jam tertentu, namun itupun hanya sebentar dan berlangsung pada jam-jam istirahat malam/dinihari. "Kami tidak mau berprasangka bahwa masalah ini muncul disengaja atau bagaimana, yang pasti ini sangat merugikan dan kami memprotes keras kepada pihak LPSE maupun panitia lelang selaku wakil pemkab," tegasnya. Sebagaimana penyedia jasa konstruksi lain, Siswanto sempat mempertanyakan masalah tersebut kepada pihak LPSE melalui surat elektronik. Namun jawaban yang disampaikan dianggapnya tidak memuaskan. Belum ada konfirmasi resmi dari pihak pemerintah daerah terkait ngadatnya sistem LPSE Trenggalek tersebut. Kabag Humas Pemkab Trenggalek Yuli Prianto saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler mengaku belum mendapat informasi dari dinas terkait. Ia berjanji akan segera memberikan klarifikasi ke media apabila telah mendapat penjelasan lengkap dari pihak LPSE terkait kendala teknis yang terjadi. "Sabar ya, kami akan segera cari informasi selengkap-lengkapnya lebih dahulu dari pihak LPSE. Kalau sudah, nanti segera akan kami beri penjelasan secepatnya," jawabnya. Diakui atau tidak, dugaan adanya unsur sabotase ataupun permainan oleh oknum tertentu di lingkaran panitia lelang/LPSE dengan sejumlah kontraktor besar memang sempat mencuat di kalangan masyarakat jasa konstruksi di Trenggalek. Analisa mengenai hal itu setidaknya diungkapkan oleh Handi Mulyo, konsultan IT/teknologi informasi di Kabupaten Trenggalek yang sempat beberapa kali mengakses alamat situs LPSE di www.lpse.trenggalekkab.go.id. Menurutnya, kemungkinan bahwa pengumuman lelang proyek sengaja dibuat ngadat sangat besar jika menilik banyaknya kepentingan yang bermain dalam memperebutkan beberapa jatah proyek bernilai diatas Rp1 miliar maupun yang berskala sedang dengan nilai berkisar mulai dari Rp500 juta hingga Rp1 miliar. "Kalaupun proxy (sistem) yang digunakan LPSE macet atau tidak berfungsi, harusnya masih bisa dibuka menggunakan proxy lain. Tapi ini anehnya tidak bisa sama sekali, itu yang membuat kami berpikir masalah ada di tingkatan programernya," kata Handi menganalisa. Pihak LPSE Trenggalek sendiri saat dikonfirmasi melalui surat elektronik berdalih kerusakan/kendala memang terjadi pada jaringan telkom (Astinet) yang digunakan untuk membuat situs LPSE. Mereka tidak bisa memastikan kapan sistem tersebut kembali berfungsi normal karena saat ini masih terus diupayakan perbaikan, baik oleh pihak LPSE maupun dari operator Astinet di PT Telkom. (*)