Pemprov Jatim dukung penambahan sub pangkalan LPG jamin ketersediaan

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendukung penambahan jumlah sub pangkalan LPG 3 kg guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga di tingkat masyarakat di wilayah tersebut.

Kepala Dinas ESDM Jatim, Aris Mukiyono, menegaskan bahwa upaya penambahan jumlah sub pangkalan LPG 3 kg ini bertujuan untuk memperbaiki alur distribusi serta menghindari lonjakan harga di tingkat pengecer.

"Dengan adanya sub pangkalan yang banyak di seluruh kabupaten/kota pemerintah bisa mudah mengontrol harga dan ketersediaan LPG di lapangan," ujarnya di Surabaya, Rabu.

Dengan bertambahnya sub pangkalan, akses masyarakat terhadap LPG 3 kg akan lebih mudah, sekaligus memungkinkan pemerintah untuk mengawasi penjualan agar tetap sesuai harga eceran tertinggi (HET).

"Misalnya di pangkalan harganya Rp18 ribu, tapi di pengecer bisa naik hingga Rp27 ribu. Ini tentu memberatkan masyarakat. Pemerintah tidak ingin harga gas melon tidak terkontrol dan menjadi beban bagi warga," ujarnya.

Karena itu dirinya berharap pemerintah daerah bisa memfasilitasi masyarakat terkait perizinan untuk menjadi sub pangkalan gas LPG.

"Ini membutuhkan fasilitasi, terutama terkait perizinan di tingkat daerah," ujarnya.

Menurutnya, pengecer yang ingin menjadi sub pangkalan harus mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan syarat administrasi yang sudah jelas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Di sisi lain, Aris menyebut berdasarkan laporan Kementerian ESDM, stok LPG 3 kg dalam kondisi aman. Namun, kelancaran distribusi tetap menjadi faktor krusial agar tidak terjadi kelangkaan di lapangan.

"Stok boleh penuh, tapi kalau distribusinya tersendat, itu tetap menjadi masalah bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pemerintah daerah agar distribusi berjalan lancar," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan gas LPG 3 kg.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad setelah berkomunikasi dengan Presiden terkait dengan perubahan pola distribusi gas subsidi 3 kg atau yang biasa disebut gas melon.

Setelah itu, Kementerian ESDM diminta untuk memproses administrasi agar pengecer nantinya dijadikan sebagai sub-pangkalan agar harga LPG yang dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal.