Pakar HTN Unej sebut revisi KUHAP harus perkuat sistem hukum dan keadilan

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar hukum tata negara (HTN) Universitas Jember (Unej), Jawa Timur, Eddy Mulyono mengatakan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus memperkuat sistem hukum dan keadilan di Indonesia.

"Sumber hukum utama pada undang-undang R-KUHAP adalah UU No. 12 Tahun 2011, dari perspektif hukum tata negara yang telah mengalami dua kali perubahan," kata Eddy dalam acara diskusi di Jember, Jawa Timur, Kamis.

Dalam undang-undang tersebut, lanjut dia, telah ditegaskan bahwa pembentukan perundang-undangan harus melalui lima tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan perundangan.

Dalam tahapan penyusunan berdasarkan data Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terdapat sebanyak 176 rancangan undang-undang (RUU) dan sebanyak 41 RUU di antaranya merupakan prolegnas prioritas.

"Jika saya merinci secara kontekstual dalam pembahasan R-KUHAP itu perlu melihat bagaimana revisi tersebut berkontribusi dalam memperkuat sistem hukum dan penegakan keadilan di Indonesia," tuturnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dan kolaborasi antarlembaga penegak hukum dalam implementasi Revisi KUHAP, sehingga dalam sistem hukum yang ideal, maka sinergi dan kolaborasi antara aparat penegak hukum menjadi kunci utama.

"Namun, jika revisi KUHAP itu justru menimbulkan persaingan atau kompetisi tidak sehat, maka perlu dikaji ulang agar revisi itu tidak berdampak negatif terhadap proses peradilan," katanya.

Eddy menjelaskan aspek hukum tata negara harus menjadi pedoman utama dalam pembentukan dan implementasi revisi KUHAP agar dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme.

"Sistem peradilan yang efektif harus didukung dengan peraturan yang jelas dan tegas, namun tetap memberikan ruang bagi kolaborasi antar lembaga hukum," ujarnya.

Dengan adanya pembahasan mengenai revisi KUHAP, Ia berharap KUHAP menjadi umbrella provision atau ketentuan payung yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh undang-undang sektoral menyesuaikan KUHAP yang mengatur tentang seluruh penegak hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangan masing-masing.

"Hal itu pada gilirannya berimplikasi kepada sistem penegakan hukum pidana, sehingga para pemangku kebijakan dapat mempertimbangkan berbagai masukan dari akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat agar revisi ini dapat mencerminkan kebutuhan hukum yang lebih baik di masa mendatang," katanya.