KPU Malang jamin 28 ribu lebih KPPS tercover BPJS

Arsip Foto : Komisioner Divisi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika. ANTARA/Ananto Pradana

Kami inisiatif untuk memberikan BPJS bagi KPPS dan pembayarannya satu bulan, yakni di November tapi kalau mau diteruskan secara pribadi itu hak masing-masing

Malang Raya (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, Jawa Timur menjamin 28.294 kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah tercover BPJS Ketenagakerjaan.

Komisioner Divisi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika di Kota Malang, Kamis, mengatakan premi jaminan sosial bagi puluhan ribu KPPS itu dilakukan selama satu bulan.

"Kami inisiatif untuk memberikan BPJS bagi KPPS dan pembayarannya satu bulan, yakni di November tapi kalau mau diteruskan secara pribadi itu hak masing-masing," kata Dika, sapaan akrabnya.

Tak hanya KPPS, KPU Kabupaten Malang juga menjamin pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan untuk badan ad hoc lainnya, yakni 1.170 panitia pemungutan suara (PPS) dan 165 panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Dia menjelaskan bahwa pemberian asuransi keselamatan ini merupakan upaya proteksi terhadap keselamatan para badan ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.

"Kami tidak berharap ada kejadian tetapi setidaknya kami menyiapkan antisipasi, supaya teman-teman bisa bekerja lebih tenang dan maksimal, jadi konteksnya ini kecelakaan kerja," ujarnya.

Pemberian perlindungan bagi PPS, PPK, dan KPPS sesuai aturan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Sebagai informasi, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Malang, pada Pilkada 2024 mencapai 2.060.576 jiwa, terdiri dari 1.026.712 laki-laki dan 1.033.864 lainnya adalah perempuan.

Pada Pilkada 2024, terdapat 165 PPK, 1.170 PPS, dan 28.294 KPPS. Kemudian total TPS mencapai 4.041 lokasi di 33 kecamatan yang meliputi 390 wilayah desa.

Masa kerja PPK dimulai 16 Mei 2024 hingga 27 Januari 2025. Lalu PPS sejak 26 Mei 2024 sampai 27 Januari 2025 dan KPPS di 7 November sampai 8 Desember 2024.