PDIP Jatim Galang Massa Tolak BBM Naik

Surabaya - Jajaran DPD PDIP Jawa Timur yang dimotori DPD Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur menggalang massa untuk mengggelar aksi besar-besaran menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 27 Maret. "Karena itu, sejak Kamis (22/3) lalu, kami melakukan aksi bagi-bagi selebaran di beberapa titik jalan di Kota Surabaya, di antaranya Jalan Kendangsari Industri, Panjangjiwo, jembatan BAT, dan Jalan Dr Soetomo," kata koordinator aksi Repdem Jatim, Aven Januar, di Surabaya, Jumat. Ia mengatakan, aksi bagi-bagi selebaran itu dimaksudkan untuk mengajak masyarakat guna menolak kenaikan harga BBM secara bersama-sama di Balai Kota Surabaya yang akan diikuti Wakil Wali Kota Bambang DH pada 27 Maret mendatang. "Itu penting karena dampak terberat naiknya harga BBM bakal dirasakan masyarakat Surabaya dengan melambungnya harga barang, lesunya dunia usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," katanya. Saat ini saja, ungkap dia, harga minyak goreng curah sudah mulai bergerak naik dan hal itu belum lagi kebutuhan yang lain. "Sektor UMKM yang menyumbangkan 80 persen tenaga kerja produktif di perkotaan juga akan terkena dampak, karena itu mereka akan melakukan penghematan besar-besaran, sehingga warga kota akan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK)," katanya. Hal serupa juga akan terjadi pada usaha ataupun industri besar. "Pengangguran terbuka dipastikan bertambah banyak," ujar Ketua Departemen Pemuda DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut. Sementara itu, aktivis mahasiswa dari KM ITS Surabaya meluncurkan Posko "BBM Untuk Rakyat" di kantin pusat ITS. "Posko akan menerima pengaduan masyarakat yang menjadi korban kenaikan harga BBM dan akan kami teruskan ke DPRD Jatim untuk bukti penolakan masyarakat," kata koordinator posko, Arif. Sebelumnya (21/3), anggota Komisi X DPR RI dari FPDIP Dedi S Gumelar mengatakan partainya menolak kebijakan kenaikan harga BBM yang direncanakan pemerintah mulai 1 April mendatang. "Kalau naiknya perlahan mungkin tidak masalah, tapi kalau kenaikannya seperti kali ini justru kami tolak, karena menyengsarakan masyarakat dan masih banyak cara lain. Kalau sekarang justru terkesan politis," katanya di sela-sela uji publik tentang RUU Pendidikan Kedokteran di Rektor Unair. (*)