Rakorda PDIP Jatim, Megawati: Risma-Gus Hans harus menang

Surabaya (ANTARA) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendorong agar pasangan Tri Rismaharinj - Zahrul Azhar Asumta Gus Hans menang di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim MH Said Abdullah menyatakan pernyataan tersebut dikatakan oleh Megawati ketika menghadiri acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PDI Perjuangan se-Jatim di Surabaya, Selasa, yang tertutup.

"Bagi Ibu Ketua Umum, pasangan Risma-Gus Hans harus menang, termasuk calon bupati dan calon walikota kita," kata Said.

Menurutnya, kemenangan Risma-Gus Hans bukan hanya penting untuk partai tetapi juga sebagai perwujudan harapan rakyat Jawa Timur untuk memiliki pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata. 

“Ibu Ketum sudah dengan tegas mengatakan bahwa kemenangan Risma-Gus Hans wajib diperjuangkan. Ini adalah mandat besar yang harus kita jaga dan wujudkan,” ujarnya.

Selain itu, PDIP juga menargetkan menang 60 persen di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Timur.

"Seperti yang disampaikan pak Sekjen tadi targetnya 60 persen, termasuk Pilgub," ujarnya.

Target ini menurutnya sangat realistis dan bisa dicapai dengan kerja keras seluruh kader yang bergerak bersama dan saling mendukung.

Melalui arahan yang diberikan, imbuhnya, Megawati Soekarnoputri pun menitipkan pesan agar kader-kader di Jawa Timur menjaga solidaritas dan terus berjuang untuk rakyat.

Dirinya juga menyampaikan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, yang menginginkan keteduhan, keamanan, ketertiban di Jatim untuk dijaga bersama demi kepentingan masyarakat Jawa Timur.

"Di Jatim tidak bisa dilepaskan dari wajah religius dan nasionalis, dan Jawa Timur jadi etalase nasional," tuturnya.

Sementara itu, Megawati tiba di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB, didampingi Ketua DPD PDIP Jawa Timur, MH Said Abdullah dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PDI Perjuangan se-Jatim itu berlangsung tertutup dan dihadiri seluruh calon kepala daerah dan fungsionaris partai.