"Opsi A bisa ke BLT langsung, Opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah tapi belum ada keputusan," kata Menteri Bahlil di Jakarta, Jumat.
Disampaikan Bahlil, saat ini pihaknya masih mencari formulasi skema distribusi BBM dan listrik subsidi tepat sasaran, serta akan bertahap memberikan bantuan tersebut untuk penggunaan LPG.
"Kalau untuk LPG karena itu terkait dengan UMKM, kemudian masyarakat ibu-ibu rumah tangga, dan saya pikir itu bertahap aja. Tapi kita akan mencoba untuk mencari formulasi listrik dan BBM," katanya.
Selanjutnya, ia mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, dirinya yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi, diminta untuk mencari skema dan formulasi distribusi yang matang, sehingga beleid yang ditetapkan nantinya mencerminkan keputusan yang sesuai.
"Pak Prabowo mengarahkan kalau sudah matang maka siap untuk kita jalankan yang paling penting adalah skemanya yang matang. Jangan sampai keputusan kita itu tidak mencerminkan sebuah keputusan yang pas," katanya.
Bahlil menyampaikan, dirinya bakal mengadakan rapat dengan beberapa lembaga terkait guna membahas lebih jauh mengenai kriteria penerima subsidi tersebut.
"Kami nanti rapat kemungkinan hari Senin atau Selasa, kami mulai rapatin untuk menggodok," ujarnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan pihaknya turut menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengkaji data untuk formula distribusi. Hal ini karena institusi tersebut ditunjuk Presiden dalam menginventarisasi dan memadukan data.
"BPS adalah institusi yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk mengumpulkan semua data baik yang ada di Mensos, Pertamina maupun PLN," katanya.
Sebelumnya, dirinya menyatakan hingga saat ini pemerintah masih terus mengkaji formulasi subsidi BBM tepat sasaran bagi masyarakat, dengan salah satu opsi subsidi langsung.
Menteri Bahlil mengatakan, guna mengoptimalkan dan mengakselerasi kajian itu, dirinya diberikan amanat oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi.
Bahlil menyampaikan kebijakan subsidi yang tepat harus ditinjau secara cermat karena berpengaruh langsung pada masyarakat, itu karena pemerintah tidak ingin subsidi justru diberikan pada kelompok yang tidak berhak.
