Selama 5 tahun, Pemprov Jatim gelontor madrasah diniyah Rp1 triliun

Pemprov Jatim (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelontor dana sebesar Rp1 triliun untuk madrasah diniyah selama lima tahun terakhir 2019-2024, sebagai upaya menguatkan pendidikan pesantren dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna mendukung Jatim sebagai gerbang Nusantara baru.

Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono di Surabaya, Senin, mengatakan penguatan pendidikan diniyah di pesantren menjadi salah satu program prioritas, karena ada lebih dari 6.600 pesantren di Jatim. Mulai dari pondok pesantren tradisional atau salaf maupun pesantren modern.

“Perhatian untuk pesantren secara nyata kita lakukan dengan memberikan bantuan operasional sekolah daerah untuk madrasah diniyah (Bosda Madin). Program Bosda Madin ini adalah yang dilaksanakan dalam Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)," tutur Adhy.

Program tersebut digulirkan, karena madrasah diniyah ikut memberikan kontribusi besar dalam rangka meningkatkan keimanan dan kecerdasan bangsa.

“Terlebih kami di Pemprov Jawa Timur sangat peduli mendorong peningkatan IPM. Sehingga BPPDGS dan Bosda Madin adalah garda terdepan dalam mendulang peningkatan SDM di lingkungan pesantren,” ujar Adhy.

Baca juga: Jatim Phoria meriahkan Hari Jadi ke-79 Jawa Timur

Ia mengungkapkan dengan digelontornya program BPPDGS (Bosda Madin), anggaran tersebut bisa digunakan untuk peningkatan kualitas operasional sekolah. Yang harapannya bisa meningkatkan kualitas belajar mengajar, sehingga lulusan pendidikan atau sekolah diniyah di pesantren memiliki daya saing yang menonjol.

Adhy merinci BPPDGS atau Bosda Madin yang telah dialokasikan selama lima tahun terakhir mencapai lebih dari Rp1 triliun. Khusus di tahun 2024, dialokasikan sebesar Rp200,45 miliar. Alokasi itu untuk 38 kabupaten/kota yang dilakukan dalam enam bulan pembayaran.

Lebih lanjut, Adhy mengatakan BPPDGS atau Bosda Madin memiliki sejumlah sasaran program, di antaranya untuk santri atau warga belajar, untuk siswa madrasah diniyah takmiliyah ula atau wustho, dan untuk program kejar Paket A/B dan Paket A/B Pondok Pesantren.

Program tersebut juga menyasar untuk ustadz atau guru madrasah diniyah takmiliyah ula atau wustho dan guru swasta SD/MI/Salafiyah Ula/SMP/MTs/Salafiyah wustho swasta dan guru SMP Satu Atap/MTs Satu Atap.

“Bosda Madin dilaksanakan untuk meringankan serta mengurangi beban orang tua dalam membiayai pendidikan santri, warga belajar, juga siswa, khususnya dari keluarga miskin di Jatim untuk memperoleh pendidikan," kata Adhy.

Baca juga: Pemprov Jatim berkomitmen dukung IKN

Hal ini merupakan wujud implementasi bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya yang berusia 7-15 tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"Kami juga memperhatikan kesejahteraan guru. Kita ada alokasi khusus honorarium kinerja yang kita berikan pada Kepala Sekolah, Guru PAUD, TK, SD dan SMP non-PNS se Jawa Timur. Angkanya sebesar Rp19,368 miliar setahun,” ujarnya.

Sebagai bentuk perhatian untuk guru madrasah diniyah, Pemprov Jatim telah memberikan beasiswa S1, S2 dan S3 untuk meningkatkan kualitas SDM lulusan pesantren.

Program ini dilaksanakan sejak 2019-2024, dan sebanyak 5.683 penerima manfaat beasiswa S1, S2 dan S3 dari Pemprov Jatim, yang semuanya adalah santri dan guru madrasah diniyah di Jatim.

Untuk beasiswa program S1 di Universitas Al Azhar Mesir, jumlahnya sudah mencapai 123 mahasiswa yang dikirim dengan beasiswa dari Pemprov Jatim. "Ini adalah upaya besar dalam meningkatkan kualitas SDM di lingkungan pesantren," ujarnya.

Sedangkan untuk infrastruktur pendidikan, Pemprov Jatim mengalokasikan sebesar Rp157,08 miliar untuk bangunan dan sarana prasarana kepada PAUD, TK, SD, SMP, PKBM, SMA, SMK, dan Ponpes dengan total 615 lembaga se-Jawa Timur.