Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi sepanjang 123 kilometer pada tahun ini dengan menerapkan skema padat karya untuk mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air ke persawahan setempat.
Bupati Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Kamis, mengemukakan dalam proses pembangunannya menerapkan skema padat karya dengan melibatkan warga pra-sejahtera untuk tenaga kerjanya.
"Untuk pembangunan jaringan irigasi tahun ini sepanjang 80,081 km yang tersebar di 25 kecamatan, sedangkan jaringan irigasi yang akan direhabilitasi sepanjang 43,403 km," ujarnya.
Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi ini, lanjut Ipuk, dilakukan untuk memastikan ketersediaan sumber daya air, karena air adalah faktor vital bagi pertanian.
Ia menyebutkan, beberapa lokasi pembangunan jaringan irigasi di antaranya Kecamatan Blimbingsari 9,6 km, Srono 9,5 km, Songgon 7,2 km, Purwoharjo 3,5 km, dan seluruh kecamatan di Banyuwangi.
Sementara untuk rehabilitasi jaringan irigasi di antaranya di Kecamatan Cluring sepanjang 1,3 km, Kabat 4,2 km, Purwoharjo 3,9 km, Tegaldlimo 12 km, dan lainnya.
"Selain itu kami membangun infrastruktur irigasi. Kami juga bangun infrastruktur jalan di sejumlah titik di Banyuwangi," kata Bupati Ipuk.
Selain untuk sektor pertanian, katanya, pembangunan dan revitalisasi saluran irigasi juga sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Banyuwangi.
Dalam proses pengerjaan saluran irigasi tersebut dijalankan dengan sistem padat karya. Warga miskin yang masuk di database UGD Kemiskinan Banyuwangi dan masih produktif akan dilibatkan dalam proses pengerjaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersebut.
Dinas PU dan Pengairan setempat menargetkan bisa menyentuh 2.400 orang yang terbagi dalam 80 lokus kerja di seluruh Banyuwangi.
"Pelibatan masyarakat dalam instrumen padat karya yang ada di Dinas PU Pengairan ini menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan di Banyuwangi," katanya.
Bupati Ipuk menambahkan, skema ini akan terus diluaskan jangkauannya dengan melibatkan sejumlah instansi lain yang memiliki program padat karya.
"Dengan demikian tidak hanya program pembangunan yang berjalan, tapi juga bisa berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja bagi warga miskin," tutur dia.
