Pemprov Jatim (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat dari 38 kabupaten/kota di daeah itu, 26 diantaranya sudah mencapai 93,3 persen yang masyarakatnya terlindungi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 2023.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono di sela kegiatan peresmian gedung baru BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Senin, mengatakan akan mendorong dua kabupaten lagi yang berpotensi mencapai 93 persen.
"Tahun ini kami akan mendorong Kabupaten Ngawi dan Jember yang punya potensi bisa tercapai. Tentu hal ini tetap menjadi pekerjaan rumah bagi pemprov untuk menaikkan hingga 98 persen dari target nasional," katanya.
Adhy menjelaskan, upaya yang dilakukan ialah wajib memprioritaskan alokasi BPJS Kesehatan di tiap-tiap kabupaten/kota bagi yang terdaftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) di luar kendali pusat.
"Kedua, mendukung pemerintah daerah, melalui indikator bupati atau wali kota yang bisa menyelesaikan kewajiban UHC, yakni universal health coverage," ucapnya.
Salah satu contohnya, lanjutnya, ialah Kabupaten Gresik yang sudah mencapai 100 persen dan secara tidak langsung akan menjadi pemicu bagi kabupaten/kota lainnya yang belum mencapainya.
"Sehingga pada 2025, kami punya kesempatan yang cukup besar, dimana ada perubahan undang-undang memulai bagi hasil pajak bermotor, karena akan ada tambahan penghasilan bagi daerah," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan mewajibkan tambahan bagi hasil tersebut diprioritaskan, salah satunya ke BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
Dirinya berharap agar masyarakat Jawa Timur bisa mencapai 100 persen terlindungi, sehingga derajat kesehatan juga meningkat.
"Sehingga jaminan proteksi kesehatan masyarakat Jawa Timur bisa terjaga dengan baik," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS kesehatan Ali Ghufron Mukti mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Gresik yang telah memberi dukungan atas gedung baru BPJS Kesehatan Cabang Gresik.
"Kami berkeinginan agar masyarakat Indonesia, terutama di Gresik dan sekitarnya, untuk bisa dengan mudah, nyaman dan cepat mengakses pelayanan BPJS Kesehatan," ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga berharap masyarakat dapat mengunduh aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Mobile agar tidak perlu lagi mengantre saat datang ke kantor atau fasilitas kesehatan di wilayahnya.
"Karena banyak masyarakat yang belum tahu manfaat menggunakan JKN Mobile, jadi kami berharap agar segera mengunduh aplikasi dari kami agar lebih efisien dan terdigitalisasi," tuturnya.
