Erick Thohir: Sistem GovTech mudah digunakan masyarakat tanpa rumit

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan layanan digital Nasional melalui Government Technology (GovTech) Indonesia mudah digunakan oleh masyarakat atau "user friendly" tanpa adanya komplikasi yang rumit.

"Kita coba memastikan, mengedepankan bahwa 'friendly user', jadi 'user friendly' yang memudahkan untuk masyarakat bisa melakukan sistem GovTech ini tanpa komplikasi yang rumit," kata Erick saat memberikan sambutan pada peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Di depan Presiden Joko Widodo dan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, Erick menjelaskan bahwa melalui penugasan pemerintah, BUMN Peruri menjadi penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau GovTech Indonesia.

Penugasan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Baca juga: Inter Milan alami krisis finansial, era Erick Thohir stabil saat kelola klub

Lewat GovTech, Kementerian BUMN dan Peruri berupaya mengakselerasi transformasi digital dan memberikan layanan publik pemerintah yang terpadu, solutif dan transparan.

Integrasi layanan publik dari tujuh kementerian yang dikembangkan oleh Peruri ini juga tidak terlepas dari karya 400 talenta unggul BUMN maupun swasta.

Erick menambahkan bahwa GovTech Indonesia merupakan perbaikan dan proses bisnis yang terpadu, transparan dan terukur.

"Karena Bu Menkeu selalu bilang semua harus terukur transparan agar semua program-program yang Bapak (Presiden) luncurkan sebagai pimpinan Negara bisa tepat sasaran dan tidak perlu dipertanyakan dan diperdebatkan lagi di kemudian hari," kata Erick.

GovTech Indonesia, kata Erick, tidak hanya mengintegrasi infrastruktur layanan berbagai kementerian melalui aplikasi, tetapi juga memiliki pusat data dan "government cloud".

Salah satu wujud percepatan dari layanan integrasi GovTech adalah integrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan IKD sebagai "single sign on" untuk segala urusan pelayanan publik.