Pj Gubernur Jatim paparkan rencana kerja pelestarian lingkungan

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menyampaikan pemaparan di Surabaya, Rabu (15/5/2024). ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim

Semua dokumen pembangunan juga harus diselaraskan dan tentu harus mengalokasikan anggarannya di bidang kelestarian lingkungan

Pemprov Jatim (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memaparkan action plan atau rencana kerja terkait pengendalian perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.

"Action plan yang disusun secara simultan akan diwujudkan dalam bentuk langkah kontribusi nyata upaya pelestarian lingkungan di Indonesia, khususnya Jatim," katanya saat membuka sosialisasi "SUB Nasional Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Region Jawa" di Surabaya, Rabu.

Adhy menjelaskan, untuk mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, akan dilakukan penyusunan rencana kerja yang nantinya menjadi arahan dan acuan yang jelas dalam memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan serta mengembangkan potensi dan sumber daya di Jatim.

Menurutnya rencana kerja tersebut akan segera diselesaikan oleh Dinas Kehutanan Jatim dalam waktu singkat, tidak lebih dari tiga hari.

"Kami sudah punya tim dan target-target yang harus dilakukan sampai nanti penyusunan dokumen rencana kerja FOLU Net Sink Indonesia Jatim," ujarnya.

Pj Gubernur Adhy mengungkapkan visi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jatim 2025-2045 yaitu berakhlak, maju, berdaya saing global, berkelanjutan dan sejahtera.

"Salah satunya adalah upaya pencapaian intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission," ucapnya.

Pj Gubernur Adhy memastikan pemerintah dan segenap masyarakat di Jatim siap mendukung dan bersinergi dengan tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pembentukan tim pelaksana penyusunan rencana kerja Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 untuk pengendalian perubahan iklim.

Pentingnya pelestarian lingkungan dipahami bersama oleh semua pihak, apalagi pemerintah. Untuk itu, Pj Gubernur Adhy juga meminta kepada bupati/wali kota di Jatim untuk menyamakan persepsi dan mengakomodasi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan program-program pelestarian lingkungan.

"Kepada bupati/wali kota, saya mohon bisa membawa isu tentang lingkungan. Semua dokumen pembangunan juga harus diselaraskan dan tentu harus mengalokasikan anggarannya di bidang kelestarian lingkungan," tuturnya.