Gubernur Khofifah paparkan tujuh prioritas pembangunan Jatim pada 2023

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan tujuh prioritas pembangunan Jatim pada 2023 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jatim di Surabaya, Selasa.

"Tujuh prioritas tersebut sudah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Nasional 2023," ujarnya.

Ia menjelaskan ketujuh prioritas pembangunan Jatim pada 2023 meliputi pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata dan penguatan konektivitas antarwilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.

Kemudian, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, produktivitas daya saing ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Selanjutnya, peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumberdaya energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, dan terakhir peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jatim.

Menurut Khofifah, semua prioritas pembangunan Jatim pada 2023 tidak lepas dari nilai-nilai "Nawa Bhakti Satya" yang menjadi ruh pembangunan di Jatim.

Seiring dengan melandainya kondisi pandemi COVID-19, kata Khofifah, perekonomian Jatim mulai membaik dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,57 persen dan berhasil berkontribusi terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi pulau Jawa sebesar 25,01 persen.

Termasuk terhadap total perekonomian di Indonesia dengan kontribusi sebesar 14,48 persen.

"Pada 2023, perekonomian Jatim kami target tumbuh sebesar 3,45 persen sampai 5,15 persen," ucap mantan menteri sosial tersebut.

Sejalan dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19, realisasi investasi Jatim 2021 juga terangkat, bahkan menjadi yang tertinggi selama lima tahun terakhir.

Yakni, capaian kinerja penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada tahun 2021 sebesar Rp52,5 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp27 triliun.

Sementara itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sebagai wakil daerah Jatim menyampaikan akan membawa aspirasi masyarakat Jatim untuk diperjuangkan di perencanaan Nasional.

Ia juga menegaskan dalam sistem ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak boleh kalah oleh oligarki.

"Oleh karena itu, sistem ekonomi Pancasila yang disusun sebagai usaha bersama untuk kemakmuran rakyat, mutlak dan wajib dikembalikan," tuturnya.