Polisi Pertimbangkan Gunakan Hasil Penelitian BPOM

Kediri - Kepolisian Resor Kediri, mempertimbangkan menggunakan hasil pemeriksaan dari BPOM yang menyatakan bahwa produksi susu Jenius itu jelek sehingga mengakibatkan sejumlah siswa keracunan. "Kemungkinan bisa, kalau mereka mengirimkan hasil itu ke kami," kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kediri, AKP Wayan Winata di Kediri, Sabtu. Ia mengaku, belum bisa bertindak lebih lanjut untuk mengusut kasus keracunan susu yang menimpa anak-anak di sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah tersebut. Pihaknya belum mempunyai payung hukum lebih kuat, sebelum hasil laboratorium dari polisi tentang pemeriksaan susu itu selesai. Pihaknya tidak ingin hanya mengandalkan dari hasil BPOM, karena juga mempunyai lembaga untuk memeriksa sendiri. Hingga kini, pihaknya sudah memeriksa 11 orang terkait susu program dari pemerintah itu. Mereka adalah para korban yang terdiri dari murid-murid dari SDN Gadungan III dan SD NU Watugede, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, guru, serta kepala sekolah. Pihaknya juga belum bisa menetapkan status tersangka dengan kejadian tersebut, mengingat hingga kini hasil resmi pemeriksaan juga belum turun. Keracunan susu program pemberian susu UKS dari pemerintah daerah menimpa anak-anak di sejumlah sekolah wilayah kabupaten. Mereka menderita keracunan sesaat setelah mengonsumsi minuman tersebut. Kasus keracunan itu di antaranya terjadi pada SDN Gadungan IV, Gadungan III, SD NU Watugede, Kecamatan Puncu, dan SDN Kayunan, Kecamatan Plosoklaten. Kasus itu terjadi pada Oktober 2011. Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi pada Desember 2006 lalu, saat pemerintahan Bupati Sutrisno, menimpa SD Negeri I Tiron, Kecamatan Banyakan. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Kediri, Edhi Purwanto mengatakan pemerintah masih menghentikan program tersebut sampai ada evaluasi lebih lanjut. Pihaknya juga belum bisa berbicara banyak tentang tindak lanjut pemkab, terkait dengan hasil BPOM. Sampai saat ini, juga masih menunggu hasil pemeriksaan dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya (BBLKS) Surabaya dan polisi. "Kami masih menunggu, sampai saat ini kan masih dalam tahap evaluasi," ucapnya. Ia juga belum bisa memastikan, program pemberian susu UKS itu apakah akan diberikan kepada perusahaan yang sama, PT Vitindo ataukah dengan perusahaan lain, termasuk pengalihan pemberian program bukan pada susu melainkan makanan bergizi lainnya. "Kami tidak ingin berandai-andai. Yang jelas, program tentunya harus dibicarakan dengan anggota dewan," ucap Edhi. (*)