Gubernur Khofifah tegaskan komitmen cegah korupsi di Jatim

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kedua dari kanan) saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia di Jakarta pada 12 Desember 2023. ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim

Salah satu upaya yang dilakukan untuk melakukan pencegahan korupsi yakni dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen untuk mencegah dan memberantas praktek korupsi di berbagai sektor di wilayah provinsi setempat.

Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mencegah praktek korupsi.

"Antikorupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi merupakan tanggung jawab kita semua. Mari kita jaga integritas dan mentalitas dalam setiap tindakan. Jadikan dunia penuh kejujuran dan amanah," katanya saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia di Jakarta pada 12 Desember 2023.

Mantan Menteri Sosial itu optimistis dengan koordinasi dan sinergi yang kuat, pencegahan korupsi di segala sektor bisa diperketat, sehingga pada akhirnya segala proses pembangunan akan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

"Salah satu upaya yang dilakukan untuk melakukan pencegahan korupsi yakni dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih," ujarnya.

Menurutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim telah mengimplementasikan beberapa program dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), mengikuti Survei Penilaian Integritas (SPI), serta Monitoring Center for Prevention (MCP).

Khofifah memaparkan upaya pemberantasan korupsi di Jatim dilakukan melalui tujuh area. Yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan pengelolaan barang milik daerah.

"Upaya pengawasan dan pengendalian di internal pemerintah terus kita kuatkan. Yakni dengan memaksimalkan peran APIP untuk ikut mengawal dan mengawasi berbagai program termasuk penganggaran," katanya.

Fungsi pengawasan tersebut dilakukan agar program atau anggaran yang telah dialokasikan tidak ada penyimpangan dan penyalahgunaan sehingga dapat tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Gubernur Khofifah juga menggandeng Association of Certified Fraud Eximiners (ACFE) Indonesia Chapter untuk berkolaborasi dalam upaya menghindarkan ASN Jatim dari perilaku fraud.

"Melalui kolaborasi ini, diharapkan ACFE sebagai lembaga penyedia pendidikan dan pelatihan anti fraud bisa memberikan pendidikan antikorupsi bagi ASN," ucapnya.