Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Indonesia terus melanjutkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.
“Kita ingin meneruskan pembangunan yang sudah baik melalui hal-hal yang berkelanjutan,” kata Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.
Dalam jangka pendek, yakni agenda pembangunan tahun depan, Bendahara Negara menyoroti empat agenda yang menjadi prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keempat agenda tersebut di antaranya Ibu Kota Nusantara (IKN), pemilu, penurunan stunting, dan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, dan pensiunan.
Untuk IKN, APBN mengalokasikan anggaran sebesar Rp40,6 triliun yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk rumah sakit, jalan, dan bandara. Anggaran juga digunakan untuk tahapan pemindahan pegawai dan operasional otoritas IKN.
Baca juga: Menteri Sri Mulyani: Calon pengelola keuangan negara perlu paham politik
Sementara untuk pemilu dialokasikan anggaran sebesar Rp37,4 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pemungutan dan perhitungan suara, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, penetapan hasil pemilu, diseminasi peliputan pemilu, serta penanganan sengketa.
Anggaran untuk penurunan stunting dialokasikan sebesar Rp36,1 triliun, yang difokuskan pada 12 provinsi prioritas. Intervensi yang dilakukan pemerintah melalui APBN yaitu peningkatan gizi untuk ibu hamil dan imunisasi serta penyediaan fasilitas kesehatan, minuman bernutrisi, dan sanitasi layak.
Adapun kenaikan gaji dialokasikan sebesar Rp52,4 triliun, yakni untuk 8 persen kenaikan gaji pokok ASN/TNI/Polri dan 12 persen dari pensiunan pokok. Kebijakan tersebut mulai dilaksanakan per Januari 2024.
“2024 akan terus kita jaga. Karena di dalam negeri kita ada agenda demokrasi, dunia tidak baik-baik saja tahun depan, eskalasi geopolitik masih akan meningkat tahun depan. Ini kita jaga agar Indonesia dapat mencapai masyarakat adil dan makmur serta menjadi negara berpendapatan tinggi,” ujar Menkeu.
