Presiden Jokowi katakan anggota Korpri 4,4 juta orang jadi kekuatan penentu kemajuan

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebanyak 4,4 juta orang merupakan jumlah yang sangat besar, dan menjadi kekuatan besar penentu kemajuan bangsa.

“Jumlah yang sangat besar, dan juga menjadi kekuatan besar penentu kemajuan bangsa. Partai boleh banyak, tapi yang melaksanakan, yang menentukan tetap Korpri,” kata Jokowi saat berpidato dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri di Jakarta, Selasa.

Jokowi mengatakan Korpri akan menjadi penentu kemajuan bangsa karena merupakan penggerak roda pemerintahan. Ia mengibaratkan jika pemerintahan adalah kendaraan, maka Korpri bertindak sebagai mesin.

“Dan kita membutuhkan mesin dengan tenaga yang kuat,” ujar Jokowi.

Indonesia, ujar Jokowi, membutuhkan Korpri yang kuat, namun juga efisien. Korpri diharapkan dapat bergerak cepat namun tetap efisien dan tidak “boros”.

Baca juga: Jokowi berharap digitalisasi dorong efisiensi keuangan daerah

“Yang tidak segera panas, tidak mudah panas, ngebut tapi adem terus, yang dibutuhkan sekarang itu,” ujar dia.

Hal penting lainnya bagi Korpri, ujar Jokowi, adalah Korpri yang tahan banting dan cepat beradaptasi dengan setiap perubahan di dunia.

Oleh karena itu, Jokowi menginginkan agar ekosistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat mendorong kinerja untuk menghasilkan prestasi dan inovasi.

Presiden Jokowi meminta ada tolak ukur yang jelas bagi kinerja ASN untuk mengukur prestasi dan inovasi yang diciptakan.

“Tugas, sekda provinsi, kabupaten dan kota, tugas sesmen, sekjen di kementerian dan lembaga, saya sering juga menyampaikan ke Menpan RB, harus ada tolok ukur yang jelas, harus ada reward yang jelas,” ujar Presiden Jokowi.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri di Jakarta, Selasa, ini turut dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan pejabat terkait lainnya.