PBNU jadikan Jokowi pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf mengukuhkan Presiden Joko Widodo menjadi Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU).

"Kami memohon ke Presiden secara pribadi sebagai tokoh yang selama ini kita tahu menjadi keluarga besar kami," ujar Gus Yahya saat membuka Munas dan Konbes PBNU di Pompes Al Hamid Jakarta, Senin.

Selain mengukuhkan Presiden Jokowi, Gus Yahya juga meminta Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Rais ‘Aam PBNU Miftachul Akhyar, Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), dan Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid untuk melengkapi dewan pengampu GKMNU.

Gus Yahya mengatakan GKMNU merupakan satu gerakan di tingkat akar rumput yang menyasar masyarakat desa dengan melibatkan warga secara langsung dalam menyelesaikan masalah keluarga.

Baca juga: Gus Yahya tegaskan PBNU tak memiliki kedekatan dengan parpol manapun

Berbagai aspek yang akan disasar PBNU dalam GKMNU ini mulai dari aspek keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga kebencanaan.

"Oleh karena ini merupakan kegiatan dan agenda begitu besar melibatkan ribuan desa, kami membutuhkan dukungan wibawa, dukungan pemikiran, dan bimbingan dari sesepuh-sesepuh dari tokoh yang kami andalkan," kata dia.

Menurutnya, terdapat tiga provinsi yang siap menerima program-program besutan GKMNU di tingkat desa. Tiga provinsi itu adalah Jawa Timur, Jawa tengah, dan DIY. Tercatat sekitar 17.000 ribu desa dari tiga kecamatan tersebut siap berpartisipasi dalam pelaksanaan program.

Setelah diterima di tiga provinsi tersebut, pihaknya akan melanjutkan konsolidasi ke beberapa provinsi lain, meliputi Jawa Bart, Banten, DKI, Lampung, dan Sumatera Selatan.

"Gerakan ini dirancang untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di tingkat desa dengan keterlibatan warga secara langsung di tingkat desa dan dimulai di daerah yang menjadi basis utama NU," katanya.

PBNU, kata dia, sudah punya satu set program yang telah disiapkan dan akan bekerja sama dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian UKM, hingga Kementerian sosial.

"Kami ingin menekankan di agenda NU untuk berorientasi kepada persentuhan langsung kepada masyarakat dalam hikmah layanan NU. Agar NU hadir secara nyata dalam kehidupan sehari-haru dengan memberikan manfaat dan maslahat yang nyata bagi masyarakat," katanya.