Kota Mojokerto (ANTARA) -
Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur menggunakan tiga strategi dalam rangka menanggulangi kemiskinan demi menyejahterakan masyarakat yang ada di kota setempat.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto Choirul Anwar di Mojokerto, Senin, mengatakan tiga strategi yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan yang pertama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
"Salah satunya melalui program bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, subsidi program dan melakukan stabilisasi harga," katanya.
Ia mengatakan strategi yang kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui program peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat.
"Strategi yang ketiga, yaitu penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui program peningkatan akses layanan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sanitasi air minum, bedah rumah, pembangunan jalan," katanya.
Ia menjelaskan masyarakat tahu apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, karena pada tahun 2021 angka kemiskinan sebesar 6,39 persen dan di tahun 2022, turun menjadi 5,98 persen.
"Namun demikian, ada beberapa kendala yang harus diselesaikan, salah satunya masyarakat yang belum masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta gelandangan dan pengemis yang sulit diintervensi," tuturnya.
Solusinya, lanjut dia, yaitu mengusulkan DTKS ke Kementerian Sosial, kerja sama dengan memanfaatkan CSR dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta memberikan edukasi dan pendampingan.
Kota Mojokerto menjadi kota percontohan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo pada Rakornas kepala daerah untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari telah beraudiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta, yang diterima langsung oleh Sekretaris Menko PMK, Andie Megantara beserta jajaran.
