Jatim pertahankan predikat Provinsi Layak Anak

Surabaya (ANTARA) - Provinsi Jawa Timur (Jatim) mempertahankan predikat sebagai Provinsi Layak Anak (Provila) tahun 2023. 

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Darmawanti kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Adhy Karyono pada Penghargaan Apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 di Semarang, Sabtu (22/7) malam. 

"Keberhasilan ini melengkapi capaian Jatim yang telah mendapatkan predikat Provila selama tiga tahun berturut-turut sejak 2021," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melalui keterangan tertulis di Surabaya, Minggu.
 
Predikat Provila dari Kementerian PPPA diberikan lantaran Gubernur Khofifah dinilai berhasil mendorong semua kabupaten/kota di Jatim atau 100 persen telah masuk dalam pemeringkatan KLA. Bahkan, banyak daerah yang naik kelas pemeringkatannya, sehingga tahun 2023 tidak ada lagi kabupaten/kota di Jatim yang berpredikat pratama. 

Atas raihan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukurnya. 

Menurutnya prestasi tersebut merupakan keberhasilan dan kerja keras berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari seluruh pemerintah daerah, lembaga  dan organisasi masyarakat, media serta aktivis perlindungan anak di Jatim. 

"Ini merupakan prestasi yang tidak mudah, karena banyak sekali indikator yang harus dipenuhi untuk mendapat predikat layak anak," ujarnya.

Khofifah menilai capaian ini dapat diraih lantaran kolaborasi dan koordinasi yang terus dilakukan lewat rembug nyekrup dengan pemangku kepentingan lintas sektor. Utamanya dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak anak sehingga 38 kabupaten/kota berhasil meningkatkan peringkat KLA. 

Selanjutnya Khofifah mengajak seluruh kepala daerah di Jatim untuk melibatkan kebijakan anak dalam pembangunan. Selain itu menjadikan anak sebagai subyek dalam merencanakan setiap program di daerah. 

"Setiap Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang, kami di tingkat provinsi selalu melibatkan forum anak untuk menyuarakan hak-hak anak sebelum menjadi kebijakan. Kami harap di tingkat kabupaten/ kota juga begitu. Dengan harapan predikat kabupaten/kota layak anak yang telah berhasil diraih benar-benar terimplementasi dengan baik di lapangan," tuturnya.